Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, Gian Kasogi, menilai tren penurunan kapasitas fiskal tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Banten.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata mengenai nominal APBD yang mengalami penurunan, melainkan bagaimana pemerintah merespons kondisi tersebut melalui kebijakan yang tepat.
“Yang perlu menjadi perhatian bukan semata-mata angka APBD yang turun. Persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah merespons tren tersebut. Ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah harus memiliki strategi yang jelas untuk menentukan prioritas pembangunan,” kata Gian, Senin (7/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai pemerintahan Andra-Dimyati menghadapi tantangan untuk mampu melakukan koreksi terhadap arah kebijakan fiskal daerah.
Sebab, tanpa langkah korektif yang jelas, tren penurunan pendapatan akan berdampak terhadap fleksibilitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Pertanyaan publik tentu sederhana, apa langkah korektif yang sudah dilakukan untuk membalikkan kondisi ini? Karena kalau tren penurunan terus berlanjut, pemerintah akan semakin sulit memiliki fleksibilitas dalam membiayai program-program prioritas,” ujarnya.
Gian menekankan, Banten sebenarnya memiliki modal ekonomi yang besar. Sebagai salah satu daerah dengan konsentrasi kawasan industri, aktivitas perdagangan dan potensi investasi yang tinggi, Banten seharusnya memiliki peluang untuk memperkuat kapasitas pendapatannya.
Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana potensi ekonomi tersebut telah dioptimalkan menjadi kekuatan fiskal daerah.
“Ini harus dievaluasi, apakah potensi ekonomi tersebut sudah benar-benar memberikan kontribusi maksimal terhadap kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai ekonominya tumbuh, industrinya berkembang, tetapi kapasitas pemerintah untuk membiayai pembangunan justru semakin menyempit,” ungkapnya.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
