BPKAD Banten Akui Honorarium Lembaga Masuk Alokasi Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mengakui honorarium sejumlah lembaga dianggarkan menggunakan rekening 5.1.02.02.01.0029 - Belanja Jasa Tenaga Ahli yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp55,47 miliar pada APBD 2026. Kepala BPKAD Banten, Mahdani, menjelaskan penggunaan rekening tersebut memiliki dasar kebijakan dan teknis penganggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten. Untuk tahun anggaran 2026, penganggaran mengacu pada Pergub Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten. Sementara penggunaan rekening tersebut untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah dilakukan sejak 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 257 Tahun 2024 tentang besaran honorarium Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK Provinsi Banten periode 2024-2029. 'Belanja tersebut benar dianggarkan pada belanja jasa tenaga ahli. Untuk TA 2026 berdasarkan Pergub Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten,' kata Mahdani dalam jawaban tertulis kepada Total Banten, Jumat (28/8/2026). Menurut Mahdani, penganggaran honorarium BPSK bermula dari usulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten melalui surat Nomor 000.2.3.2/2301-Indag/2024 tertanggal 3 Oktober 2024. Usulan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 257 Tahun 2024 mengenai honorarium unsur BPSK Provinsi Banten. Mahdani menegaskan, dasar penentuan nomenklatur rekening bukan Pergub Standar Harga Satuan, melainkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 'Untuk penentuan rekening acuannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,' ujar Mahdani. Adapun Pergub Standar Harga Satuan, kata dia, berfungsi menetapkan standar tarif untuk kepentingan penganggaran belanja. 'Pergub SHS berisikan standar tarif untuk kepentingan penganggaran belanja. Nomenklatur rekening berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,' katanya. Mahdani juga menjelaskan bahwa rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli tidak hanya digunakan untuk BPSK. Menurut dia, dalam Pergub Standar Harga Satuan, rekening tersebut juga mencakup Dewan Kesenian, Dewan Perpustakaan, Dewan Pengupahan, Dewan Pendidikan, Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten, serta Dewan/Badan/Komisi atau istilah lainnya yang diatur kementerian/lembaga dan ditetapkan melalui keputusan gubernur atau menteri. Pola tersebut, lanjut Mahdani, telah diterapkan sejak Pergub Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, seiring penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Banten. Mahdani mengatakan RAPBD Provinsi Banten setiap tahun dievaluasi Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Evaluasi tersebut mencakup belanja pada rekening 5.1.02.02.01.0029. Untuk APBD 2026, Mahdani merujuk pada catatan evaluasi RAPBD yang mengacu pada butir III.C.1.b.2).a).(2) Lampiran Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Ketentuan tersebut mengatur penganggaran belanja jasa sebagai imbalan kepada ASN dan/atau Non-ASN berdasarkan jabatan, keahlian atau profesi yang dituangkan dalam perjanjian, penugasan atau keputusan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dokumen yang menjadi pedoman dalam verifikasi RKA dan DPA, Mahdani menyebut Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dari pagu honorarium BPSK sekitar Rp1,788 miliar, Mahdani menyebut telah direalisasikan sekitar Rp809 juta. Realisasi tersebut diberikan kepada BPSK Kota Tangerang dan BPSK Kota Serang. Penerima terdiri atas Ketua masing-masing satu orang, Wakil Ketua satu orang, 13 Anggota, Kepala Sekretariat satu orang dan tiga Anggota Sekretariat. Mahdani menyatakan pembayaran honorarium tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur BPSK. 'Pembayaran honorarium dimaksud diyakini tidak ada yang bertentangan. Anggaran tersebut tercantum dalam DPA-SKPD Disperindag, diajukan per bulan,' katanya. Mahdani juga menyatakan penggunaan rekening tersebut untuk BPSK telah berlangsung sejak 2024 dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 'Sejak diberlakukan tahun 2024, tidak ada temuan oleh BPK,' ujarnya. Menurut Mahdani, Pergub Standar Harga Satuan yang menjadi dasar kebijakan telah ditelaah Biro Hukum dan diharmonisasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum. Mahdani menjelaskan kesesuaian administrasi pembayaran diperiksa sebelum proses pencairan. 'Bendahara pengeluaran dibantu oleh verifikatur memastikan hal tersebut sebelum PPTK mengajukan pencairan,' katanya. Sementara itu, Koordinator BEM Nusantara Banten, M Qolby Yusuf, menanggapi penjelasan BPKAD dengan menyoroti penerapan klasifikasi rekening terhadap masing-masing objek belanja. 'BPKAD sudah menjelaskan bahwa Pergub SHS menjadi dasar tarif dan Kepmendagri menjadi dasar nomenklatur rekening. Sekarang yang penting adalah melihat penerapan nomenklatur itu pada masing-masing objek belanja,' kata Qolby. Menurut Qolby, penggunaan rekening yang sama untuk sejumlah lembaga dengan fungsi berbeda perlu dilihat berdasarkan dokumen penganggarannya. 'Kalau acuannya Kepmendagri 050-5889, tunjukkan secara jelas nomenklatur yang menjadi dasar untuk masing-masing pembayaran. Jangan berhenti pada pernyataan bahwa rekening tersebut sudah digunakan sejak 2021,' ujarnya. Qolby juga menyoroti keterangan BPKAD bahwa rekening tersebut digunakan untuk berbagai dewan, badan dan komisi. 'BPKAD sendiri mengakui rekening ini digunakan untuk banyak lembaga. Karena itu, setiap objek harus tetap jelas penerimanya, jenis pembayarannya, dasar hukumnya dan fungsi atau pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran,' katanya. Terkait pernyataan tidak adanya temuan BPK sejak 2024, Qolby mengatakan informasi tersebut perlu ditempatkan sesuai ruang lingkup pemeriksaan. 'Tidak adanya temuan BPK merupakan keterangan dari BPKAD. Kalau memang pernah diperiksa, dokumen hasil pemeriksaannya penting untuk melihat apakah penggunaan rekening ini memang menjadi objek pemeriksaan dan apa kesimpulannya,' ujarnya. Qolby mengatakan penjelasan BPKAD telah memperjelas adanya beberapa dasar dalam penganggaran, yakni Pergub Standar Harga Satuan sebagai dasar tarif, Kepmendagri sebagai dasar nomenklatur, Permendagri sebagai pedoman penyusunan APBD dan Keputusan Gubernur sebagai dasar penetapan honorarium BPSK. 'Sekarang tinggal melihat konsistensinya dari RKA, DPA, proses pencairan sampai pertanggungjawaban. Dasar kebijakannya sudah disebutkan BPKAD, maka dokumen pelaksanaannya juga harus konsisten dengan dasar tersebut,' kata Qolby. Ia menambahkan, penggunaan rekening tersebut tetap berada dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. 'Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaannya memang melalui Sekda, PPKD, kepala perangkat daerah, PPTK, bendahara dan verifikatur. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan APBD harus memiliki dasar dan pertanggungjawaban administrasi yang jelas,' ujar Qolby.