HUT ke-81 RI, Pemprov Banten Tebar Diskon Pajak Kendaraan hingga 40 Persen

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Hadiah kemerdekaan kali ini bukan sekadar seremoni. Pemilik kendaraan bermotor di Banten mendapat kesempatan mengurangi beban pajak sekaligus menghapus denda tunggakan. Gubernur Banten Andra Soni meneken Keputusan Gubernur Banten Nomor 435 Tahun 2026 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut mulai berlaku sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (18/8/2026). Ada tiga skema yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Banten. Pertama, pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen bagi wajib pajak. Insentif ini berlaku 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Kedua, diskon lebih besar diberikan bagi kendaraan yang masuk ke Banten dari luar daerah. Pengurangan pokok PKB mencapai 20 persen untuk kendaraan yang melakukan mutasi dari luar Provinsi Banten dan 40 persen untuk kendaraan atas nama perusahaan. Skema kedua tersebut berlaku hingga 23 Desember 2026. Kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang keringanan bagi wajib pajak. Di baliknya terdapat kepentingan fiskal daerah: menarik kendaraan yang selama ini digunakan atau beroperasi di Banten tetapi masih terdaftar di luar daerah agar masuk ke basis pajak Banten. Ketiga, Pemprov Banten membebaskan denda PKB untuk periode 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Artinya, bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan, momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban tanpa terbebani sanksi denda sesuai ketentuan program. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. 'Salah satu upaya yang selalu kita lakukan setiap tahunnya dalam rangka memperingati HUT RI dan juga menjelang ulang tahun Provinsi Banten, kita selalu memberikan beberapa program bagi masyarakat, salah satunya adalah kaitan dengan insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat,' kata Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu (16/8/2026) malam. Bukan Sekadar Diskon Pemprov Banten menyebut kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan asas keadilan. Namun, insentif ini juga memiliki kepentingan lain. Pemerintah daerah berharap keringanan tersebut dapat menekan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, sekaligus memperluas basis wajib pajak. Khusus kendaraan dari luar daerah, pemerintah bahkan memberikan insentif lebih besar. Langkah tersebut menjadi upaya menarik potensi penerimaan yang selama ini belum masuk ke kas daerah Banten. Dengan demikian, diskon pajak menjadi dua sisi kebijakan. Di satu sisi masyarakat memperoleh keringanan. Di sisi lain, Pemprov Banten berharap semakin banyak kendaraan yang tercatat dan membayar pajak di Banten. Program pembebasan denda juga diarahkan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang memiliki tunggakan. Andra Soni menegaskan masyarakat sebaiknya memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunggu program serupa pada tahun berikutnya. 'Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor,' katanya. Pemprov Banten juga mengingatkan bahwa insentif tersebut merupakan stimulus, bukan alasan untuk kembali menunda pembayaran pajak. Setelah masa insentif berakhir, pemerintah berharap kepatuhan pembayaran PKB berlanjut secara normal.