Fiskal Pemprov Banten Melemah, Tukin ASN Berpotensi Dipangkas pada 2027

Deden mengatakan keputusan final baru dapat diketahui setelah pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dilakukan.

“Ya kepastiannya nanti pada saat KUA-PPAS. Ini belum. Yang kita usulkan kemarin termasuk di antaranya pengurangan tunjangan kinerja,” ujarnya.

Ia meminta para PPPK tidak mencemaskan keberlanjutan pekerjaan mereka. Pemerintah Provinsi Banten memastikan seluruh PPPK tetap dipertahankan sesuai kontrak dan kebijakan pemerintah daerah.

BACA JUGA :  Skandal Korupsi Sampah 21,6 Miliar, Eks Kadis LH Tangsel Diseret Jaksa, Dituntut 12 Tahun Penjara

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang penting tinggal kerjanya, tinggal motivasinya. Karena semua juga berkontribusi untuk keberadaan teman-teman PPPK,” kata Deden.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten tidak akan mengurangi jumlah PPPK. Pemerintah daerah, kata dia, sedang menghitung kemampuan anggaran agar kewajiban pembayaran gaji pegawai tetap dapat dipenuhi.

“Kita enggak melakukan pengurangan. Saya pastikan para P3K ini tetap bekerja, karena keberhasilan membangun di Banten selama ini berkat jasa rekan-rekan P3K,” ujar Andra.

Halaman : 1 2 3