Beda Nasib di Pemprov Banten: PPPK Mengabdi 17 Tahun Digaji Rendah, Tenaga Ahli Serap Rp55,47 Miliar

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:30

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Kebersihan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Dok (Totalbanten.com)

Petugas Kebersihan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Dok (Totalbanten.com)

Besaran honorarium tenaga ahli pun bervariasi, mulai sekitar Rp3,5 juta, Rp6 juta, hingga Rp12 juta per bulan, bergantung pada bidang pekerjaan dan kontrak yang dijalankan.

Dokumen APBD menunjukkan belanja jasa tenaga ahli terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 nilainya sekitar Rp38 miliar, meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, lalu kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada 2026.

BACA JUGA :  Reklame Bando Masih 'Nangkring' di Kota Serang, Mahasiswa; Misi Besar Budi Menata Kota Terhambat!

Kenaikan itu terjadi ketika kemampuan fiskal daerah justru mengalami penyusutan. APBD Provinsi Banten turun dari Rp11,73 triliun pada 2024 menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, kemudian kembali turun menjadi Rp10,27 triliun pada 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah perbedaan angka yang begitu jauh, Pareang tidak berbicara soal efektivitas anggaran atau kebijakan fiskal. Ia hanya berharap pengabdiannya selama hampir dua dekade mendapat perhatian yang sama.

BACA JUGA :  Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Disorot, DPRD Banten "Pelototi" Urgensinya

“Kalau bisa mah harus diperhatikan juga. Kami sudah lama mengabdi di provinsi,” pungkasnya.

Editor : Engkos Kosasih

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Proyeksi APBD Pandeglang Tahun 2027 Melenceng dari RPJMD Era Dewi-Iing
Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM
Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati
RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien
Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi
Jalan Desa Jadi Prioritas, Pemkab Serang Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Masyarakat
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Molor Dua Jam, Fraksi PDI-P Enggan Bacakan Pandangan Umum

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:19

Proyeksi APBD Pandeglang Tahun 2027 Melenceng dari RPJMD Era Dewi-Iing

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:08

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:30

Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:59

RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:00

Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page