Pemprov Siapkan Skenario Antisipasi Penurunan Pendapatan pada APBD Banten 2027

Minggu, 19 Juli 2026 - 19:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Dokumen APBD Provinsi Banten, (Dok)

Ilustrasi: Dokumen APBD Provinsi Banten, (Dok)

“Angka tersebut merupakan simulasi awal sebagai bagian dari skenario perencanaan fiskal. TAPD masih melakukan pendalaman terhadap berbagai asumsi makro dan kebijakan pusat. Pagu final akan ditetapkan setelah seluruh proses pembahasan APBD selesai,” ujarnya.

Meski terdapat kemungkinan tekanan terhadap pendapatan daerah, Pemprov memastikan program prioritas tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027.

BACA JUGA :  Pemprov Banten Hamburkan Rp110 Miliar untuk Makan dan Minum saat 772.780 Warga Masih Miskin

Rina menjelaskan, strategi yang disiapkan antara lain mengoptimalkan PAD, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, memprioritaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Strateginya adalah optimalisasi PAD, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja, memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pihak lainnya,” katanya.

BACA JUGA :  TB Agus Umam Nahkodai Golkar Pandeglang Secara Aklamasi: Solid atau Minim Dinamika?

Mengenai sektor yang berpotensi terdampak apabila APBD 2027 mengalami penurunan, Rina menegaskan belum ada keputusan terkait pos anggaran mana yang akan disesuaikan.

Namun demikian, ia memastikan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Belum ada keputusan mengenai sektor tertentu. Prinsipnya, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Penyesuaian akan dilakukan secara selektif terhadap belanja yang dapat ditunda atau dioptimalkan,” ujarnya.

BACA JUGA :  SDN Palamakan 1 Bak Bangkai Kapal Karam, DPRD Minta Pemkab Serang Tak Abai

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan
Karang Taruna Desak ESDM Buka Izin Tambang Pulo Ampel, Soroti Debu hingga Ancaman Gunung Gede
Produksi Sampah Kabupaten Serang Capai 1.100 Ton per Hari, 400 Ton Akan Dikirim ke PSEL
Pembahasan APBD Perubahan Banten Tak Sesuai Timeline Aturan, Sekda: Sudah Diserahkan Kemarin
Abu Vulkanik Anak Krakatau Mengancam Kesehatan, Dinkes Banten Siagakan Faskes 24 Jam
Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Mengarah ke Banten, Gubernur Minta Warga Pakai Masker
Komitmen Efisiensi Energi Berbuah Penghargaan, Banten Raih Juara 2 Nasional

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 16:00

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Rabu, 9 September 2026 - 22:00

Karang Taruna Desak ESDM Buka Izin Tambang Pulo Ampel, Soroti Debu hingga Ancaman Gunung Gede

Selasa, 8 September 2026 - 00:04

Produksi Sampah Kabupaten Serang Capai 1.100 Ton per Hari, 400 Ton Akan Dikirim ke PSEL

Senin, 7 September 2026 - 12:13

Pembahasan APBD Perubahan Banten Tak Sesuai Timeline Aturan, Sekda: Sudah Diserahkan Kemarin

Senin, 7 September 2026 - 12:03

Abu Vulkanik Anak Krakatau Mengancam Kesehatan, Dinkes Banten Siagakan Faskes 24 Jam

Berita Terbaru

Ketua komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Gun/Totalbanten.com)

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page