Dindikbud Kabupaten Serang Tak Pakai DTSEN dalam SPMB 2026, Salah Kaprah?

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Sejak pagi, Amrizal (45) berkali-kali membuka laman pengumuman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Serang. Harapannya sederhana, melihat nama anaknya tercantum sebagai peserta yang diterima di SMP Negeri 1 Ciruas melalui Jalur Afirmasi. Namun harapan itu pupus. Nama anaknya tidak muncul dalam daftar peserta yang dinyatakan lolos. Bagi warga Taman Ciruas Permai, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, kegagalan tersebut bukan sekadar persoalan tidak diterima di sekolah negeri. Ada pertanyaan yang terus mengganjal pikirannya. Keluarganya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil II, kelompok rumah tangga yang masuk kategori rentan secara ekonomi. Karena itu, ia meyakini anaknya memiliki peluang untuk diterima melalui Jalur Afirmasi yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Apalagi, Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, membolehkan calon murid mendaftar di luar wilayah penerimaan murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan murid baru. 'Saya kira anak saya punya kesempatan besar karena keluarga kami masuk DTSEN Desil II. Ternyata tidak lolos,' kata Amrizal kepada Total Banten, Rabu (8/7/2026). Berdasarkan penelusuran, penerimaan murid baru di SMP Kabupaten Serang, tak menggunakan DTSEN sebagai syarat. Sistem penerimaan jalur afirmasi hanya menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Perogram Keluarga Harapan (PKH). Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Dedi Mawardi, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB telah mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. 'Di Pasal 9 jelas,' singkat Dedi saat dikonfirmasi. Dedi tak merespon sejumlah pertanyaan Total Banten, terkait DTSEN yang tak menjadi instrumen utama dalam jalur afirmasi. Merujuk Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Pembuktiannya dilakukan melalui kepemilikan kartu keikutsertaan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu yang bersumber dari data terpadu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, regulasi tersebut memang tidak secara eksplisit menyebut penggunaan DTSEN maupun kategori desil sebagai syarat seleksi. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui instruksi tersebut, DTSEN ditetapkan sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, penetapan sasaran, hingga evaluasi berbagai program sosial dan ekonomi pemerintah. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan DTSEN agar kebijakan publik lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Merasa ada yang janggal, Amrizal melalui kuasanya, Adityawarman, melaporkan pelaksanaan SPMB SMP Negeri Kabupaten Serang Tahun Ajaran 2026/2027 ke Ombudsman RI Perwakilan Banten. Menurut Adityawarman, laporan tersebut bukan semata-mata untuk memperjuangkan nasib satu peserta didik, melainkan untuk menguji apakah kebijakan afirmasi yang diterapkan pemerintah daerah benar-benar telah menyasar kelompok yang menjadi tujuan program. 'Kami meminta Ombudsman menelaah apakah kebijakan ini sudah tepat sasaran atau belum,' ujarnya. Karena itu, Adityawarman mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah daerah dalam menentukan penerima Jalur Afirmasi apabila tidak mengacu pada data tersebut. Ditambah, SPMB SMA juga mengacu pada DTSEN. 'Jika DTSEN sudah menjadi basis data resmi pemerintah untuk menentukan status sosial ekonomi masyarakat, lalu data apa yang digunakan untuk memastikan kuota afirmasi benar-benar diterima keluarga tidak mampu?' ujarnya. Adityawarman yang juga kerabat Amrizal berharap polemik tersebut menjadi bahan evaluasi agar kebijakan afirmasi benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Sebab di balik angka kuota, sistem seleksi, dan perdebatan regulasi, terdapat keluarga-keluarga yang menggantungkan harapan pada pendidikan sebagai jalan untuk memperbaiki masa depan anak-anak mereka. Kini, sembari menunggu tindak lanjut dari Ombudsman RI Perwakilan Banten, Amrizal masih menyimpan satu pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya. 'Kalau keluarga kami sudah tercatat dalam DTSEN sebagai keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah, lalu ukuran apa lagi yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan Jalur Afirmasi?' pungkasnya.