Pengamat Nilai APBD Banten 2026 Tak Pro Rakyat; Makan dan Minum Rp110 Miliar Bansos Rp18 Miliar

TOTALBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten melakukan efisiensi atau memangkas anggaran makan dan minum sebesar Rp110,44 miliar. Anggaran tersebut dipangkas 30 persen sehingga tersisa Rp77 Miliar lebih. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ahmad Sururi, menilai kebijakan efisiensi tersebut belum sepenuhnya menjawab kritik publik. Ia menilai persoalan mendasar justru terletak pada proses perencanaan anggaran yang sejak awal dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. 'Pertanyaannya, kenapa sejak awal dianggarkan Rp110 miliar? Artinya perencanaan anggarannya sudah tidak pro rakyat. Ketika kemudian dikoreksi, ini lebih merupakan pengakuan atas kekeliruan perencanaan daripada sebuah kebijakan yang dirancang sejak awal,' kata Sururi kepada Total Banten, Selasa (30/6/2026). Menurut dia, besarnya anggaran tersebut seharusnya dapat diarahkan untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, bantuan sosial untuk warga miskin yang hanya mendapat alokasi sebesar Rp18 miliar. Padahal lanjut Sururi, nilai anggaran yang tersisa setelah efisiensi maupun sebelum efisiensi dapat digunakan untuk memperluas program penanggulangan kemiskinan, membangun fasilitas kesehatan, memperbaiki sekolah, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. 'Angka Rp77 miliar maupun Rp110 miliar itu bisa digunakan untuk membantu warga miskin, membangun puskesmas, merenovasi sekolah, atau memperbaiki jalan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,' ujarnya. Lebih jauh, Sururi menilai yang perlu dibenahi bukan hanya besaran anggaran, melainkan juga budaya penganggaran yang selama ini berkembang di birokrasi. Menurut dia, belanja untuk jamuan rapat, konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan berbagai kebutuhan operasional lain masih kerap diperlakukan sebagai kebutuhan rutin yang terus berulang setiap tahun tanpa evaluasi yang memadai. 'Yang harus dikoreksi adalah budaya dan pola penganggaran yang kuno seperti jamuan rapat dan konsumsi rapat. Ini merupakan bentuk ketidakadilan anggaran karena belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat justru memperoleh porsi besar,' ujarnya. Sururi menegaskan bahwa permasalahan utama APBD Banten bukan berada pada kebijakan pemangkasan anggaran, melainkan pada penyusunan anggaran sejak tahap awal. 'Masalah di Banten bukan soal pemangkasan, tetapi perencanaan awal yang sudah salah. Kenapa tidak sejak awal perencanaan diarahkan pada kebutuhan masyarakat?' katanya. Ia mendorong pemerintah daerah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kebutuhan (needs based budgeting) dan meninggalkan pola penganggaran yang hanya mengacu pada kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, setiap usulan belanja yang tidak bersifat esensial semestinya disertai argumentasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 'Belanja makan-minum, sewa hotel, maupun perjalanan dinas harus dilengkapi justifikasi tertulis yang jelas dan terukur. Jangan hanya karena kegiatan serupa pernah dianggarkan pada tahun sebelumnya,' ujarnya. APBD Harus Menjadi Instrumen Pembangunan Sururi juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan anggaran yang dinilai kurang prioritas ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Menurut dia, APBD seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar menopang kebutuhan operasional birokrasi. 'Prinsipnya, APBD bukan untuk memperkaya aparatur, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas,' kata Sururi. Ia bahkan menilai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan proses penyusunan anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan anggaran masih belum optimal sehingga prioritas belanja publik sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga. 'Ini sudah menjadi persoalan yang bersifat struktural. Ada desain penganggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif, sementara partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran masih sangat terbatas,' ujarnya.