Pengamat Nilai APBD Banten 2026 Tak Pro Rakyat; Makan dan Minum Rp110 Miliar Bansos Rp18 Miliar

Rabu, 1 Juli 2026 - 23:36

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Dokumen APBD Provinsi Banten, (Dok)

“Belanja makan-minum, sewa hotel, maupun perjalanan dinas harus dilengkapi justifikasi tertulis yang jelas dan terukur. Jangan hanya karena kegiatan serupa pernah dianggarkan pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

APBD Harus Menjadi Instrumen Pembangunan

Sururi juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan anggaran yang dinilai kurang prioritas ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, APBD seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar menopang kebutuhan operasional birokrasi.

“Prinsipnya, APBD bukan untuk memperkaya aparatur, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” kata Sururi.

Ia bahkan menilai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan proses penyusunan anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan anggaran masih belum optimal sehingga prioritas belanja publik sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tunjangan DPRD Pandeglang 2024–2029: Rincian Uang Perumahan dan Transportasi Anggota Dewan
Bantuan Keuangan Desa Tahun 2026 di Banten Rp148,5 Miliar: Cek Prioritasnya!
Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Disorot, DPRD Banten “Pelototi” Urgensinya
Terungkap! Belanja Tenaga Ahli Pemprov Banten Rp55,47 Miliar Tersebar dalam 184 Paket di Semua OPD
Kepala BPKAD Banten Bingung Belanja Jasa Tenaga Ahli Capai Rp55,47 Miliar
Belanja Tenaga Ahli Terus Naik di Tengah APBD Banten yang Makin Seret
Dindikbud Kabupaten Serang Tak Pakai DTSEN dalam SPMB 2026, Salah Kaprah?
Hak Keuangan dan Perjalanan Dinas Dominasi Belanja DPRD Kota Serang, Serap Hampir Rp60 Miliar

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 10:22

Tunjangan DPRD Pandeglang 2024–2029: Rincian Uang Perumahan dan Transportasi Anggota Dewan

Kamis, 23 Juli 2026 - 08:12

Bantuan Keuangan Desa Tahun 2026 di Banten Rp148,5 Miliar: Cek Prioritasnya!

Rabu, 22 Juli 2026 - 13:03

Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Disorot, DPRD Banten “Pelototi” Urgensinya

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:04

Terungkap! Belanja Tenaga Ahli Pemprov Banten Rp55,47 Miliar Tersebar dalam 184 Paket di Semua OPD

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:14

Kepala BPKAD Banten Bingung Belanja Jasa Tenaga Ahli Capai Rp55,47 Miliar

Berita Terbaru

Exit mobile version