Aktivis Soroti Tunjangan DPRD Pandeglang Rp33,88 Miliar di Tengah Fiskal yang Bergantung pada Pusat

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:58

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. (FOTO; Guntur/Total Banten)

TOTALBANTEN.COM, PANDEGLANG – Kenaikan anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Pandeglang hingga mencapai Rp33,88 miliar pada Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dan berbagai persoalan pelayanan publik yang belum terselesaikan, publik dinilai berhak mempertanyakan korelasi antara kenaikan anggaran tersebut dengan kinerja lembaga legislatif.

Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Khoirul Muslim, menilai setiap kenaikan belanja gaji dan tunjangan DPRD semestinya dibarengi dengan peningkatan kualitas kerja anggota dewan, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk DPRD perlu diukur dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jika benar anggaran gaji dan tunjangan DPRD mencapai Rp33,88 miliar pada tahun 2026, maka publik berhak mempertanyakan apa indikator kinerja yang menjadi dasar kenaikan tersebut,” kata Khoirul kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Sorotan itu muncul di tengah tren kenaikan anggaran DPRD dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan dokumen APBD Kabupaten Pandeglang, belanja gaji dan tunjangan DPRD pada 2024 tercatat sebesar Rp28,30 miliar.

Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp33,63 miliar pada APBD Perubahan 2025 dan kembali naik menjadi Rp33,88 miliar pada 2026.

Editor : Engkos Kosasih

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan
Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh
Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur
PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan
DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak
PKB Usung Prabowo Nomics, Mulyadhi Sebut Pandeglang Butuh Intervensi Pusat untuk Dongkrak Ekonomi
Kekeringan Kembali Melanda Pandeglang, DPRD Tagih Solusi Permanen dari Pemkab

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 16:00

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Minggu, 6 September 2026 - 16:09

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:32

Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh

Minggu, 2 Agustus 2026 - 20:21

Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:37

PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan

Berita Terbaru

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page

Exit mobile version