Belanja Pegawai Kabupaten Serang Lampaui Batas Ideal UU HKPD, Pemkab Sebut Dipicu PPPK dan Pemotongan Transfer Pusat

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:07

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Plt Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Agus Firdaus saa memberikan keterangan pers. (Dok)

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang Tahun 2026 menjadi sorotan karena masih berada di atas batas ideal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dari total APBD Kabupaten Serang sekitar Rp 3,19 triliun, belanja pegawai mencapai Rp 1,52 triliun atau sekitar 47,7 persen. Angka tersebut jauh melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU HKPD.

Secara tren, belanja pegawai Kabupaten Serang terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2022 tercatat sebesar Rp 1,292 triliun, naik menjadi Rp 1,321 triliun pada 2023, kemudian Rp 1,325 triliun pada 2024, melonjak menjadi Rp 1,510 triliun pada 2025, dan kembali meningkat menjadi Rp 1,522 triliun pada 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Pemerintah Kabupaten Serang menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai perubahan kebijakan nasional yang terjadi setelah UU HKPD diterbitkan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Agus Firdaus, mengatakan ketidakmampuan banyak daerah memenuhi batas maksimal 30 persen bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya pengendalian belanja pegawai.

Menurut Agus, saat UU HKPD disusun, pemerintah belum memperhitungkan secara utuh konsekuensi fiskal dari pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu yang belakangan menjadi kebijakan nasional.

“Ketika undang-undang itu dibuat, nomenklatur PPPK dan PPPK paruh waktu belum menjadi variabel utama yang diperhitungkan. Setelah berjalan, daerah harus menanggung konsekuensi pembiayaan pegawai yang cukup besar,” kata Agus di kantornya, Selasa (9/6/2026).

Ia mengungkapkan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, asosiasi pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Editor : Andre S Negara

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Banten Hindari Pertanyaan soal Anggaran Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar
72 Tahun Tinggal di Rumah Reyot, Marnah Menunggu Uluran Tangan Pemerintah yang Tak Kunjung Datang
Krisis Air Mencekik! Lebih dari 40 Hektar Sawah di Binong Gagal Panen
Forum Anak Sampaikan Lima Tuntutan, Pemprov Banten Janji Wujudkan Aspirasi Forum Anak.
Abuya Muhtadi Pimpin Deklarasi Tolak LGBT di Pandeglang, Desak Pemkab Terbitkan Aturan Khusus
Soroti Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar di Banten, Pengamat; Jangan Jadi Ruang Akomodasi Kepentingan Politik
TPT Kabupaten Serang Tetap Tinggi Meski Turun 0,2 Persen
Gubernur Banten Alokasikan Rp10,8 Miliar untuk Bangun Jembatan di Serang, Ditargetkan Rampung November 2026

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 21:33

Gubernur Banten Hindari Pertanyaan soal Anggaran Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:57

72 Tahun Tinggal di Rumah Reyot, Marnah Menunggu Uluran Tangan Pemerintah yang Tak Kunjung Datang

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:27

Krisis Air Mencekik! Lebih dari 40 Hektar Sawah di Binong Gagal Panen

Rabu, 22 Juli 2026 - 18:45

Abuya Muhtadi Pimpin Deklarasi Tolak LGBT di Pandeglang, Desak Pemkab Terbitkan Aturan Khusus

Rabu, 22 Juli 2026 - 08:50

Soroti Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar di Banten, Pengamat; Jangan Jadi Ruang Akomodasi Kepentingan Politik

Berita Terbaru

Exit mobile version