TOTALBANTEN.COM, SERANG – Pemerintah Kota Serang berpotensi kehilangan penerimaan daerah, akibat kebocoran retribusi pada sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Wali Kota Serang, Budi Rustandi diminta tak tutup mata.
Sejumlah konstruksi reklame bando di Kota Serang diduga belum memiliki dan tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Kondisi tersebut tidak hanya memunculkan dugaan pelanggaran perizinan bangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian pada penerimaan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, Arif Rahman, menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki PBG, reklame yang masih beroperasi tetap membayar pajak reklame selama terikat kontrak dengan pihak pengiklan.
“Bando meski tidak ber-PBG mereka tetap bayar pajak kalau dikontrak brand,” kata Arif saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (1/6/2026)
Namun pembayaran pajak reklame tidak menghapus kewajiban pemilik konstruksi untuk memiliki PBG. Sebab, pajak reklame dan retribusi PBG merupakan dua instrumen yang berbeda dalam tata kelola pendapatan daerah.
Dalam Pasal 168 ayat (3), Pasal 170 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (2) Perda Kota Serang Nomor 5 Tahun 2025, mengharuskan bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG untuk menyesuaikan diri melalui mekanisme SLF dan penerbitan PBG paling lama 12 bulan.
Berdasarkan data SIMBG yang dihimpun, sedikitnya terdapat tujuh perusahaan pemilik reklame bando yang menjadi objek penertiban pemerintah.
Mereka antara lain PT Immortal Branding, PT Multi Kencana Rona Utama, PT Ghi-Gha Kompania, PT Aneka Karya Advertising, PT Bardie Puri Utama, CV H Agung, dan CV Prima Graha Karya Utama.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
