Belanja Pegawai Kabupaten Serang Naik Lima Tahun Berturut-turut, Tak Patuh Aturan?

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang menunjukkan paradoks fiskal. Belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Serang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Kenaikan yang terjadi setiap tahun itu membuat porsi anggaran untuk birokrasi pada APBD 2026 melampaui batas maksimal belanja pegawai yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan dokumen APBD, dalam lima tahun terakhir, belanja pegawai tidak pernah mengalami penurunan. Pada APBD 2022 belanja pegawai sebesar Rp1,292 triliun. Angka itu naik menjadi Rp1,321 triliun pada 2023, kemudian Rp1,325 triliun pada 2024. Pada 2025 melonjak menjadi Rp1,510 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp1,522 triliun pada 2026. Kenaikan yang berlangsung selama lima tahun berturut-turut itu membuat struktur APBD Kabupaten Serang semakin didominasi belanja rutin aparatur. Padahal, pemerintah pusat telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai melalui Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah. Jika mengacu pada total APBD Kabupaten Serang Tahun 2026 yang berada di kisaran Rp3,19 triliun, maka batas maksimal belanja pegawai seharusnya hanya sekitar Rp957 miliar. Sementara alokasi yang tercantum mencapai Rp1,522 triliun atau sekitar 47,7 persen dari total APBD. Dengan kata lain, belanja pegawai Kabupaten Serang melampaui batas ideal yang ditetapkan undang-undang. UU HKPD sebenarnya memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun bagi daerah yang porsi belanja pegawainya masih di atas 30 persen untuk melakukan koreksi struktur anggaran. Namun hingga kini, Pemerintah Kabupaten Serang tak terlihat melakukan penyesuaian karena belanja pegawai terus mengalami kenaikan. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Sururi menilai terjadi ketimpangan antara belanja pegawai dan belanja modal yang relatif lebih kecil pada APBD 2026 hanya sekitar Rp70,97 miliar. 'Bisa dikatakan ini anomali, paradoks karena ada pelanggaran regulasi. Ada yang keliru. Secara regulasi dan dari sisi perencanaan, desain APBD nya berulang,' kata Sururi dikonfirmasi, Senin (8/6/2026). Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang ini, mengatakan kenaikan belanja pegawai selama lima tahun berturut-turut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD. Sebab, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketergantungan APBD terhadap belanja rutin yang sulit dikendalikan pada tahun-tahun berikutnya. 'Ketika belanja pegawai terus naik, sementara belanja modal relatif kecil, maka muncul pertanyaan mengenai arah pembangunan daerah. APBD jangan sampai lebih berfungsi sebagai alat membiayai birokrasi daripada instrumen pembangunan,' katanya. Diketahui, belanja pegawai dialokasikan untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai (TPP), gaji PPPK, honorarium, hingga belanja kepala daerah dan DPRD. Belanja pegawai yang lebih besar memunculkan ketimpangan dalam komposisi APBD. Ketika hampir separuh anggaran daerah terserap untuk membiayai birokrasi, alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset yang berdampak langsung kepada masyarakat justru relatif terbatas. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa APBD harus dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Regulasi tersebut juga menempatkan belanja modal sebagai instrumen untuk memperoleh aset dan sarana yang memberikan manfaat jangka panjang bagi publik. 'Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian, harus dilihat lagi kira-kira sisi kepantasan, kepatuhannya dan kesesuaian dengan beban belanja pegawai tersebut. DPRD sebagai wakil rakyat harus ngomong ke eksekutif, ini harus dilihat lagi,' pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Serang belum upaya konfirmasi yang disampaikan redaksi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai tingginya belanja pegawai dalam struktur APBD 2026.