Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie membantah adanya kekosongan jabatan maupun persoalan dalam proses evaluasi tersebut.
“Tidak ada kekosongan jabatan, karena lima tahun itu bukan masa jabatan sekda. Tapi setiap lima tahun semua eselon II A harus dievaluasi kinerjanya,” kata Benyamin melalui pesan WhatsApp, Sabtu (16/5/2026).
Sorotan juga datang dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Ucok Khadafi. Ia menilai keterlambatan pembentukan tim evaluasi membuka ruang dugaan adanya intrik politik birokrasi di lingkungan Pemkot Tangsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam persoalan ini muncul pertanyaan kenapa tim evaluasi kinerja Sekda Tangsel baru ditetapkan oleh wali kota sebulan setelah diusulkan? Kenapa tidak bergerak cepat, mengingat kebutuhan yang mendesak, hingga akhirnya hasil kerja tim evaluasi melewati batas waktu masa jabatan sekda,” ujar Ucok.
Menurut dia, keterlambatan tersebut sulit dilepaskan dari kepentingan politik di balik pengelolaan birokrasi pemerintahan.
“Dari situ terlihat jelas intrik politik birokratnya. Begitulah gaya main birokrat mengutak-atik administrasi pemerintahan. Kalau itu memang disengaja atau direncanakan demikian, pertanyaannya kenapa wali kota melakukan itu, apa dia mau bangun dinasti sendiri?” kata Ucok.
Editor : Imam Maulana
