Evaluasi Sekda Tangsel Dipersoalkan, Dinilai Cacat Administrasi dan Sarat Intrik Politik

Sabtu, 16 Mei 2026 - 17:14

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Tangerang Selatan, Bambang Noertjahyo. (Dok)

Sekretaris Daerah Tangerang Selatan, Bambang Noertjahyo. (Dok)

Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie membantah adanya kekosongan jabatan maupun persoalan dalam proses evaluasi tersebut.

“Tidak ada kekosongan jabatan, karena lima tahun itu bukan masa jabatan sekda. Tapi setiap lima tahun semua eselon II A harus dievaluasi kinerjanya,” kata Benyamin melalui pesan WhatsApp, Sabtu (16/5/2026).

Sorotan juga datang dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Ucok Khadafi. Ia menilai keterlambatan pembentukan tim evaluasi membuka ruang dugaan adanya intrik politik birokrasi di lingkungan Pemkot Tangsel.

“Dalam persoalan ini muncul pertanyaan kenapa tim evaluasi kinerja Sekda Tangsel baru ditetapkan oleh wali kota sebulan setelah diusulkan? Kenapa tidak bergerak cepat, mengingat kebutuhan yang mendesak, hingga akhirnya hasil kerja tim evaluasi melewati batas waktu masa jabatan sekda,” ujar Ucok.

Menurut dia, keterlambatan tersebut sulit dilepaskan dari kepentingan politik di balik pengelolaan birokrasi pemerintahan.

BACA JUGA :  Sekolah Rakyat di Tangsel Bikin Bingung Siswa, Komisi V DPRD Banten Bakal Panggil OPD

“Dari situ terlihat jelas intrik politik birokratnya. Begitulah gaya main birokrat mengutak-atik administrasi pemerintahan. Kalau itu memang disengaja atau direncanakan demikian, pertanyaannya kenapa wali kota melakukan itu, apa dia mau bangun dinasti sendiri?” kata Ucok.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM
Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati
RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien
Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi
Jalan Desa Jadi Prioritas, Pemkab Serang Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Masyarakat
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Molor Dua Jam, Fraksi PDI-P Enggan Bacakan Pandangan Umum
Kecewa Audiensi Ditunda, Aktivis KNPI Sisir Ruangan Pimpinan DPRD Pandeglang
Jika Anda menemukan kekeliruan dalam pemberitaan kami, ingin memberikan saran pengembangan konten, atau ingin menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai dengan Undang-Undang Pers, silakan hubungi kami melalui kontak yang tersedia di website kami

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:08

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:30

Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:18

Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:59

RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:00

Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page