“Kalau memang regulasi, SOP, dan aturannya belum ada, sebaiknya insentif itu ditunda dulu, jangan dibagikan kepada para pemungut pajak,” tegasnya.
Menurut Bahrul, pembagian insentif juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas antar pegawai.
“Secara proporsional itu harus ada juknisnya. Nominal pembagian per orang, per petugas, itu harus jelas. Jangan sampai ada nilai yang tidak proporsional,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, ukuran proporsional atau tidaknya pembagian sangat bergantung pada regulasi yang disusun pemerintah daerah.
“Apakah regulasi itu sudah ditempuh semua atau belum. Kalau belum, ya selesaikan dulu regulasinya, baru pendistribusian upah pungut dilakukan,” pungkasnya.
Anggaran insentif sebesar Rp34,2 miliar tercantum dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang memuat berbagai pos belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Beberapa alokasi terbesar di antaranya adalah insentif pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp12,82 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp6,03 miliar, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4,29 miliar.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
