TOTALBANTEN.COM, TANGERANG – Lambannya respons Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang terhadap surat keberatan dan permohonan penjelasan dari LBH Ansor Kota Tangerang Selatan memunculkan sorotan terhadap tata kelola pelayanan pertanahan. Sikap diam selama hampir delapan bulan dinilai berpotensi menggerus kepastian hukum dan membuka ruang dugaan praktik mafia tanah.
Surat keberatan itu diketahui telah diterima resmi BPN Kota Tangerang pada 8 September 2025. Namun hingga 5 Mei 2026, belum ada tanggapan maupun penjelasan resmi yang diberikan kepada pihak pemohon.
LBH Ansor Kota Tangerang Selatan menilai kondisi tersebut bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan persoalan serius yang menyangkut perlindungan hak masyarakat atas tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat yang diajukan, terdapat sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses identifikasi bidang tanah yang dilakukan BPN Kota Tangerang. Salah satunya terkait munculnya sertifikat atas nama pihak lain, padahal disebut tidak pernah terjadi proses peralihan hak dari pemilik sebelumnya.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
