Selain persoalan tersebut, PPBNI juga menerima informasi mengenai dugaan perilaku kepala SPPG yang dinilai tidak semestinya dilakukan. Informasi itu antara lain menyebut adanya dugaan konsumsi minuman beralkohol dan aktivitas judi daring.
Namun, informasi mengenai dugaan tersebut belum disertai penjelasan atau bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Khaerudin meminta Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk jajaran koordinator dan Satgas MBG, segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menilai terhentinya distribusi MBG berdampak langsung kepada anak-anak yang menjadi penerima manfaat.
“Jujur saya kaget, kok bisa kepala dapur kabur. Kalau benar ada persoalan minum-minum dan judol, ini harus ditindaklanjuti dengan serius oleh BGN,” ujarnya.
Menurut dia, keberlanjutan distribusi MBG penting bagi masyarakat di wilayah Gunung Karang, terutama keluarga yang secara ekonomi membutuhkan dukungan program tersebut.
“Ini menyangkut hak anak dari program pemerintah. Apalagi di daerah Gunung Karang ini terasa manfaatnya,” kata Khaerudin.
Di tempat yang sama, Koordinator Kecamatan Majasari sekaligus Wakil Koordinator Wilayah SPPG Pandeglang, Fitra Riyanto, mengatakan pihaknya menerima baik kedatangan PPBNI. Menurut dia, masukan masyarakat diperlukan untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
