Koordinator BEM Nusantara Cilegon, Syafa’atul Amin, menilai keberadaan tenaga ahli IT dalam jumlah besar semestinya dapat terlihat dari kualitas komunikasi digital pemerintah kepada masyarakat.
Namun, menurut pria yang akrab disapa Aat tersebut, yang terlihat justru lebih banyak publikasi kegiatan seremonial.
“Yang kami lihat di media sosial masing-masing OPD itu kebanyakan kegiatan-kegiatan seremonial. Tidak ada tuh bicara soal anggaran pemerintah, mekanisme pelayanan dan hal-hal lainnya yang sebenarnya perlu diketahui publik. Lalu apa dampaknya kepada masyarakat,” kata Aat, Sabtu (8/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, media sosial pemerintah semestinya tidak hanya menjadi ruang dokumentasi kegiatan pejabat, tetapi juga sarana menyampaikan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Masyarakat bukan hanya perlu tahu pejabat hadir di acara apa. Masyarakat juga perlu tahu anggarannya digunakan untuk apa, bagaimana mekanisme pelayanannya dan informasi apa yang bisa diakses masyarakat,” ujarnya.
Aat juga menyoroti, informasi mengenai proses perekrutan tenaga ahli yang tidak terlihat diumumkan secara terbuka melalui kanal media sosial resmi Pemerintah Provinsi Banten maupun pemberitaan.
“Saya juga baru tahu sekarang kalau ada tenaga ahli,” katanya.
Menurut Aat, persoalannya bukan mengenai boleh atau tidaknya pemerintah menggunakan tenaga ahli. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana orang-orang yang dibayar menggunakan APBD tersebut dipilih.
“Kalau memang dibutuhkan, seharusnya masyarakat juga bisa mengetahui. Ada pengumuman, ada persyaratan, ada kualifikasi, kemudian jelas siapa yang dipilih dan apa pekerjaannya,” ujarnya.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
