“Saya lulusan SMA, gaji Rp1,8 juta. Bedanya sama lulusan SD cuma sekitar Rp100 ribu,” katanya.
Ia bahkan menilai pendapatan yang diterimanya saat menjadi PPPK paruh waktu lebih kecil dibanding ketika masih berstatus tenaga harian lepas.
“Teman-teman juga bilang mending jadi harian lepas. Korlap bisa Rp3,5 juta. Dulu anggota Rp3 juta, saya Rp3,5 juta,” ujarnya.
Namun, kondisi yang dialami Pareang berbanding terbalik dengan belanja jasa tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Berdasarkan penelusuran Total Banten, APBD 2026 mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk 184 paket tenaga ahli yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Mayoritas dialokasikan untuk tenaga ahli bidang informatika, disusul tenaga ahli konstruksi, perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai bidang teknis lainnya.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
