Nasib PPPK Bertahan dengan Gaji Pas-pasan, Tenaga Ahli Pemprov Banten Malah Serap Rp55,47 Miliar

Senin, 27 Juli 2026 - 15:59

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumen APBD Banten 2026. Dalam APBD 2024-2026 belanja jasa tenaga ahli terus mengalami kenaikan, meski pendapatan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. (Dok)

Dokumen APBD Banten 2026. Dalam APBD 2024-2026 belanja jasa tenaga ahli terus mengalami kenaikan, meski pendapatan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. (Dok)

Sementara itu, PPPK paruh waktu menerima penghasilan sekitar Rp2 juta tanpa memperoleh tunjangan tambahan.

“PPPK penuh waktu digaji sekitar Rp3,5 juta ditambah TPP Rp350 ribu dan tunjangan lain jadi total sekitar Rp4,2 juta. Kalau paruh waktu sekitar Rp2 juta lebih tanpa menerima tunjangan lagi,” kata Taufik.

Menurut Taufik, kondisi tersebut menjadi ironi. Selama ini, kata dia, pemerintah selalu menyampaikan keterbatasan anggaran ketika para PPPK mengusulkan kenaikan TPP.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harapan kami TPP jangan hanya Rp350 ribu. Selama ini alasannya tidak ada anggaran. Tapi faktanya anggaran untuk tenaga ahli mencapai Rp55 miliar. Mereka mah lebih sejahtera dari kita,” ujarnya.

Ia juga menilai, tidak sedikit pekerjaan yang saat ini dikerjakan tenaga ahli sebenarnya dapat ditangani oleh PPPK yang telah memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

BACA JUGA :  Diduga Jadi Lapak Transaksi Jabatan, Rumah Aspirasi Bupati Lebak Disegel

“Di tempat saya misalnya mengurus media sosial dan informatika, sebenarnya bisa diberdayakan PPPK saja,” pungkasnya.

Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, belanja jasa tenaga ahli terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 anggarannya sekitar Rp38 miliar, meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp55,47 miliar pada 2026.

BACA JUGA :  Kekosongan Jabatan Kepala OPD di Pemprov Banten Dipastikan Tuntas Sebelum Bulan Ramadan 2026

Kenaikan itu terjadi ketika kemampuan fiskal daerah justru mengalami penurunan. APBD Banten yang pada 2024 mencapai Rp11,73 triliun turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025, lalu kembali menyusut menjadi Rp10,27 triliun pada 2026.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemenhut Ungkap ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa Masuk Agenda Konservasi Sejak 1980
Kemenhut Tak Berani Jamin Alas Purwo Cocok untuk Habitat Badak Jawa
Kemenhut Belum Kaji Kelayakan Alas Purwo sebagai Habitat Kedua Badak Jawa
Rp111 Miliar untuk Konservasi, Kini Muncul Gagasan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon
Foto Gibran Diturunkan dari Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Azmi: Tak Perlu Lagi Dipajang
Kirab Api Porprov VII Banten Disambut Meriah, Pandeglang Bidik Tuan Rumah Porprov 2030
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah Perkuat Layanan Kesehatan hingga Puskesmas
RSDP Serang Tambah 80 Tempat Tidur, Perkuat Layanan Pasien Rujukan di Wilayah Barat Banten

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 16:24

Kemenhut Ungkap ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa Masuk Agenda Konservasi Sejak 1980

Sabtu, 14 November 2026 - 13:57

Kemenhut Tak Berani Jamin Alas Purwo Cocok untuk Habitat Badak Jawa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:19

Kemenhut Belum Kaji Kelayakan Alas Purwo sebagai Habitat Kedua Badak Jawa

Sabtu, 14 November 2026 - 12:18

Rp111 Miliar untuk Konservasi, Kini Muncul Gagasan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Jumat, 13 November 2026 - 14:43

Foto Gibran Diturunkan dari Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Azmi: Tak Perlu Lagi Dipajang

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page