DPRD Pandeglang Soroti Kebocoran Pajak Restoran, Desak Pemda Tinggalkan Sistem Manual

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:30

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna persetujuan bersama (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Dok : (Guntur/Totalbanten.com)

Rapat Paripurna persetujuan bersama (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Dok : (Guntur/Totalbanten.com)

“Evaluasi untuk pemerintah daerah, segera tindak lanjuti temuan BPK tahun ini, jangan sampai bergeser ke tahun berikutnya,” kata Dadi

Selain itu, Dalam rapat paripurna tersebut, Dadi menyampaikan delapan catatan strategis kepada pemerintah daerah, yakni percepatan penyelesaian temuan BPK, peningkatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi kinerja Satgas PAD, validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), digitalisasi dan elektronifikasi transaksi, penerapan e-parking, penguatan sektor pariwisata, serta peningkatan sinergi antar-lembaga.

BACA JUGA :  Gubernur 'Sentil' Infrastruktur Jalan Pandeglang: Jangan Bebankan kepada Pemprov Banten

Dadi berharap optimalisasi PAD, terutama melalui pembenahan sistem pemungutan pajak daerah, dapat mengurangi ketergantungan Kabupaten Pandeglang terhadap dana transfer pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Editor : Engkos Kosasih

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan
Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh
Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur
PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan
DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak
PKB Usung Prabowo Nomics, Mulyadhi Sebut Pandeglang Butuh Intervensi Pusat untuk Dongkrak Ekonomi
Kekeringan Kembali Melanda Pandeglang, DPRD Tagih Solusi Permanen dari Pemkab

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 16:00

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Minggu, 6 September 2026 - 16:09

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:32

Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh

Minggu, 2 Agustus 2026 - 20:21

Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:37

PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan

Berita Terbaru

Ketua komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Gun/Totalbanten.com)

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page