Karena tidak ada perwakilan partai yang hadir, FMSR akhirnya memfokuskan pembahasan kepada Kesbangpol terkait mekanisme penyaluran, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
“Hari ini kami mendapatkan penjelasan dari Kesbangpol mengenai mekanisme penyaluran, pengawasan, evaluasi, hingga monitoring penggunaan bantuan partai politik. Dari keterangan yang kami peroleh, proses administrasi dan penyaluran telah berjalan sesuai ketentuan,” ujar Lutfi.
Meski demikian, menurut dia, substansi yang menjadi perhatian utama bukan sekadar proses pencairan anggaran, melainkan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang menjadi perhatian kami adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Kalau pendidikan politik untuk kader itu merupakan urusan internal partai. Yang perlu dipastikan adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pendidikan politik dari dana yang bersumber dari APBD tersebut,” katanya.
Lutfi menilai ketidakhadiran partai politik dalam forum dialog publik berpotensi menimbulkan kesan bahwa partai belum cukup terbuka dalam menjelaskan penggunaan bantuan keuangan yang mereka terima.
Karena itu, FMSR berencana mengirimkan surat audiensi langsung kepada masing-masing partai politik penerima bantuan keuangan guna memperoleh penjelasan terkait pelaksanaan program pendidikan politik dan penggunaan dana bantuan.
“Kami akan menindaklanjuti dengan mengajukan audiensi langsung kepada partai politik. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai program pendidikan politik yang dilaksanakan dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Editor : Andre S Negara
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
