TOTALBANTEN.COM, TANGERANG – Pemungutan pajak daerah di Kota Tangerang, Banten disinyalir melabrak aturan. Fungsi pemungutan yang semestinya berada dalam satu kendali, justru terbagi di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dua lembaga itu adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Keduanya sama-sama menjalankan fungsi pemungutan pajak, namun pada objek yang berbeda.
Mengacu pada Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2025, Bapenda berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, melalui Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2023, BPKD diberi kewenangan memungut pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, hingga pajak air tanah.
Pembagian ini memunculkan praktik dualisme pemungutan pajak dalam satu pemerintah daerah.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
