“Jalur formal dimulai dari RT, RW naik ke desa. Hasilnya diinput oleh operator dan diteruskan ke dinas sosial, kemudian ditinjau bupati atau wali kota. Jadi desa punya posisi strategis,” kata Gus Ipul.
Karena itu, ia meminta aparat desa aktif memastikan data yang dikirim benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Jika ada warga yang tidak layak menerima bantuan, ia meminta agar segera diperbaiki. Sebaliknya, warga yang berhak tetapi belum terdata diminta segera dimasukkan.
“Kalau ada yang tidak beres, tolong dibereskan. Kalau ada yang layak jadi penerima bantuan, tolong dimasukkan,” ujar Gus Ipul.
Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa mengatur status penerima bantuan sosial dengan imbalan uang.
“Tidak ada yang bisa mengubah desil selain BPS. Kalau ada yang menjanjikan perubahan dengan bayaran, itu jelas penipuan,” kata Gus Ipul.
Editor : Andre Sumanegara
Sumber Berita : Totalbanten.com
