“Di Bidang SDA kegiatannya sedikit. Dari Rp2,4 miliar itu, sekitar Rp800 juta hanya untuk sewa alat dan operasional. Ini tidak akan tertangani,” ujarnya.
Karena itu, Komisi IV meminta DPUPR segera melakukan pergeseran anggaran agar penanganan banjir benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Bagaimana mau bikin tanggul, irigasi, kalau dananya segitu? Apa yang diharapkan masyarakat jelas tidak akan teralisasi,” sambung Anas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anas juga menyoroti anggaran pematangan lahan TPSA Bojongmenteng yang mencapai Rp10 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut bisa digeser untuk memperkuat penanganan banjir.
“Ini bisa dialihkan. Dananya bisa untuk beli alat berat, pompa. Kita jangan terus menggantungkan dari provinsi,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
