Home / Opini

Ilusi Ekonomi di Tengah Biaya Sosial: Menakar Ulang Wajah Hiburan Malam di Kota Serang

Redaksi

Sabtu, 20 Desember 2025 - 13:39

URL berhasil dicopy

Anime Kepala Bapenda Kota Serang, Hari W Pamungkas. (GeminiAI)

Dalam perhitungan konservatif, total biaya sosial tersebut diperkirakan mencapai Rp13,4 miliar per tahun. Artinya, tanpa adanya penerapan pajak hiburan, setiap Rp1 manfaat ekonomi yang dihasilkan justru menimbulkan lebih dari Rp3 beban sosial.

Nilai Benefit Cost Ratio (BCR) yang hanya berada di kisaran 0,3 menegaskan bahwa hiburan malam dalam kondisi tanpa intervensi kebijakan bukanlah motor pertumbuhan, melainkan beban tersembunyi bagi daerah.

Ironisnya, kondisi ini sering kali dibiarkan. Pemerintah daerah tetap harus menanggung biaya pengawasan, penertiban, dan penanganan dampak sosial, sementara pelaku usaha menikmati keuntungan tanpa kewajiban fiskal yang sepadan.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Inilah bentuk ketidakadilan ekonomi yang kerap terjadi dalam sektor-sektor dengan eksternalitas tinggi.

Pajak sebagai Instrumen Koreksi

Pendekatan berbasis data menunjukkan bahwa persoalan ini sebenarnya bukan tanpa solusi. Ketika Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan diterapkan dengan tarif 40 persen, struktur manfaat dan biaya berubah secara signifikan.

Penerimaan pajak dari sektor hiburan malam diperkirakan mencapai Rp29,6 miliar per tahun. Jika digabungkan dengan kontribusi upah dan belanja lokal, total manfaat ekonomi melonjak menjadi sekitar Rp33,6 miliar per tahun.

Dengan asumsi biaya sosial relatif tetap, nilai BCR meningkat menjadi sekitar 2,5. Artinya, setiap Rp1 biaya sosial yang muncul dapat diimbangi oleh Rp2,5 manfaat ekonomi bagi daerah.

Dalam konteks ini, pajak hiburan bukan sekadar instrumen pendapatan daerah, melainkan alat koreksi ekonomi untuk menutup kesenjangan antara keuntungan privat dan beban publik.

Regulasi: Syarat Mutlak, Bukan Pilihan!

Namun, penting dicatat bahwa pajak bukanlah obat mujarab. Tanpa pengendalian yang kuat, pajak justru berpotensi menjadi legitimasi bagi praktik hiburan malam yang menyimpang.

Karena itu, kebijakan fiskal harus berjalan seiring dengan regulasi yang tegas. Pembatasan zonasi, klasifikasi risiko usaha, pengaturan jam operasional, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat mutlak.