Akademisi UNMA Banten: RDP DPRD Serang Sah dan Perlu, OPD Harus Siap Dikritisi

Sabtu, 31 Januari 2026 - 19:07

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi UNMA Banten, Eko Supriatno. (Dok)

Akademisi UNMA Banten, Eko Supriatno. (Dok)

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang terkait penanganan banjir dinilai sebagai langkah konstitusional yang justru dibutuhkan dalam situasi krisis.

Forum itu menjadi ruang resmi bagi DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di lapangan.

Hal itu diungkapkan Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno, yang juga menegaskan dasar hukum RDP sangat jelas.

BACA JUGA :  Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Dorong Perusahaan Perbarui Izin, dari IMB ke PBG

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Eko, Undang-undang Pemerintahan Daerah serta regulasi tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberi mandat kepada legislatif daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam penanganan bencana.

“Dalam situasi darurat seperti banjir, pengawasan DPRD bukan gangguan, justru mekanisme untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan akuntabel,” kata Eko, Sabtu (31/1/2026).

BACA JUGA :  Anggota DPRD Umar Barmawi Serukan Pengawasan Ketat P3-TGAI, Jaga Ketahanan Pangan Banten!

Menurut dia, kritik yang disampaikan DPRD harus dilihat sebagai bagian dari kontrol publik, bukan ancaman politik. Terlebih, bencana menyangkut keselamatan warga dan penggunaan anggaran yang tidak sedikit.

Eko menilai wajar jika DPRD menyoroti transparansi data, kecepatan respons, hingga ketepatan distribusi bantuan. Jika ditemukan ketidaksinkronan data atau lambannya penanganan, OPD justru berkewajiban memberi penjelasan terbuka.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kelakar Ahmadi soal NasDem Serang: Tak Cukup Jadi Penonton Politik, Target 7 Kursi pada 2029
Kesbangpol Banten Gagas Jambore Kebangsaan, Dorong Ormas dan OKP Jadi Penggerak Persatuan
DK PWI Pusat Berhentikan Penuh Firdaus Gegara Persoalan Hari Pers Nasional
Petahana Putra Jayabaya Kembali Bertarung di Bursa Ketua Kadin Banten
Golkar Banten Panaskan Mesin Menuju 2029, Andika Hazrumy: Kekompakan Harga Mati!
PDIP Walk Out di Paripurna APBD 2027 Kabupaten Serang, Pengamat: Ingin Jadi Oposisi tapi Setengah Hati
Prabowo Subianto Kukuhkan 8 Punggawa untuk Perkuat Mesin Gerindra di Banten
WH Kembali Nakhodai NasDem Banten, Andra Soni Disentil soal Komitmen Politik
Jika Anda menemukan kekeliruan dalam pemberitaan kami, ingin memberikan saran pengembangan konten, atau ingin menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai dengan Undang-Undang Pers, silakan hubungi kami melalui kontak yang tersedia di website kami

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:04

Kelakar Ahmadi soal NasDem Serang: Tak Cukup Jadi Penonton Politik, Target 7 Kursi pada 2029

Kamis, 5 November 2026 - 22:20

Kesbangpol Banten Gagas Jambore Kebangsaan, Dorong Ormas dan OKP Jadi Penggerak Persatuan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:54

DK PWI Pusat Berhentikan Penuh Firdaus Gegara Persoalan Hari Pers Nasional

Selasa, 20 Oktober 2026 - 20:35

Petahana Putra Jayabaya Kembali Bertarung di Bursa Ketua Kadin Banten

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:00

Golkar Banten Panaskan Mesin Menuju 2029, Andika Hazrumy: Kekompakan Harga Mati!

Berita Terbaru

Opini

Badak Jawa, Mitigasi Bencana, dan Harga Diri Banten

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:39

You cannot copy content of this page