Peneliti UGM Petakan Potensi Emas di Kawasan Ujung Kulon Jauh Sebelum Wacana Relokasi Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 - 17:06

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peta Ujung Kulon. (dok)

Peta Ujung Kulon. (dok)

Namun, dalam catatan laporan yang sama, Antam menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CSD telah dicabut dan grup perusahaan sedang menjalani proses keberatan atau pemulihan izin.

Kepmen ESDM Menetapkan Wilayah Pertambangan Banten

Selain penelitian geologi, potensi mineral di Pandeglang juga berkaitan dengan kebijakan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Berdasarkan dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian ESDM, keputusan tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Kepmen tersebut membagi wilayah pertambangan Provinsi Banten ke dalam tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

BACA JUGA :  Bupati Serang Soroti Tambang di Balik Banjir Bojonegara

Dalam ketentuannya, penetapan wilayah pertambangan mempertimbangkan sebaran formasi batuan pembawa mineral, data indikasi mineral, serta informasi sumber daya dan cadangan mineral maupun batubara.

Kepmen tersebut juga menjelaskan bahwa WUP menjadi dasar bagi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan.

Penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin operasional kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy menjelaskan, bahwa penetapan WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan dan bukan keputusan pemberian izin operasional kepada perusahaan.

BACA JUGA :  Belajar dari Kematian Musofa, DPRD Banten Tolak Relokasi Badak Jawa

“Namun kawasan inti Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai WUP karena merupakan kawasan pelestarian alam dan konservasi,” kata Ari belum lama ini.

Ia juga menyatakan bahwa area pertambangan berada di luar batas taman nasional, termasuk lokasi pertambangan Cibaliung yang telah memasuki tahap pascatambang.

Editor : Andre S Negara

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satu Abad Jejak Konservasi Ujung Kulon, Empat Dekade Pencarian ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa
“Gak Ada Kerasa Apa-apa”: Suara Sumbang Warga di HUT Banten ke-26
Pemkot Serang Terima Setoran Rp1,7 Miliar dari Pelanggar Perda, Budi Rustandi; Itu Kan Bukan Saya!
Pemkot Serang Tiga Tahun Terima Setoran Pelanggar Perda, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar
Pemkot Serang Diduga Terima Kompensasi Rp720 Juta dari Pelanggar RTRW, Apa Dasar Perhitungannya?
Buramnya Tata Kelola Ruang Banten di Balik Aktivitas Tambang Kragilan
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang hingga Kolusi di Balik Pengadaan Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Pemprov Banten
“Kami Seperti Dicekik” Nelayan Pesisir Banten Kritik Reklamasi Bojonegara, Minta Negara Hadir

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:06

Peneliti UGM Petakan Potensi Emas di Kawasan Ujung Kulon Jauh Sebelum Wacana Relokasi Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 - 07:46

Satu Abad Jejak Konservasi Ujung Kulon, Empat Dekade Pencarian ‘Rumah’ Kedua Badak Jawa

Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:15

“Gak Ada Kerasa Apa-apa”: Suara Sumbang Warga di HUT Banten ke-26

Jumat, 18 September 2026 - 08:27

Pemkot Serang Terima Setoran Rp1,7 Miliar dari Pelanggar Perda, Budi Rustandi; Itu Kan Bukan Saya!

Kamis, 17 September 2026 - 12:14

Pemkot Serang Tiga Tahun Terima Setoran Pelanggar Perda, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page