Lima abad setelah Banten berkembang sebagai pusat perdagangan di Selat Sunda, tantangannya memang berubah. Dulu persoalannya berkaitan dengan kekuasaan atas jalur perdagangan dan wilayah.
Kini, tantangannya berada pada bagaimana pemerintah mengelola ruang yang semakin padat kepentingan dengan kemampuan fiskal yang terbatas.
TOTALBANTEN.COM, SERANG – Banten memiliki sejarah panjang sebelum berdiri sebagai provinsi pada 4 Oktober 2000. Jauh sebelumnya, wilayah Banten telah berkembang di pesisir barat Pulau Jawa sebagai salah satu pusat kekuasaan dan perdagangan penting di kawasan Selat Sunda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan penting terjadi sekitar abad ke-16 ketika pengaruh Islam berkembang di wilayah Banten. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memiliki peran dalam proses Islamisasi di wilayah yang kini di kenal sebagai Tanah Jawara.
Putranya, Maulana Hasanuddin ditempatkan sebagai tokoh penting dalam perkembangan awal Kesultanan Banten. Banten kemudian berkembang sebagai kesultanan dengan pusat pemerintahan dan perdagangan di kawasan Banten Lama.
Letak geografis menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Banten. Posisi di sekitar Selat Sunda membuat wilayah ini terhubung dengan jalur perdagangan antarkawasan.
Komoditas lada menjadi salah satu barang dagangan penting yang membuat pelabuhan Banten dikenal dalam jaringan perdagangan internasional.
Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten berkembang sebagai salah satu kekuatan penting di wilayah barat Jawa. Hubungan dan konflik dengan VOC menjadi bagian dari sejarah politik Banten pada masa tersebut.
Konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji yang kemudian mendapat dukungan VOC turut melemahkan kekuasaan Kesultanan Banten.
Memasuki masa kolonial, posisi Banten kembali mengalami perubahan. Kekuasaan kesultanan semakin terbatas dan kawasan Surosowan mengalami kerusakan dalam konflik politik.
Pada periode berikutnya, wilayah Banten menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels juga menjadi bagian dari sejarah Banten.
Anyer menjadi salah satu titik penting dalam jalur tersebut karena posisinya berada di bagian barat Pulau Jawa.
Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat.
Keinginan untuk membentuk pemerintahan daerah sendiri kemudian berkembang seiring perubahan politik dan tuntutan desentralisasi pada masa Reformasi.
Salah satu momentum penting terjadi pada 18 Juli 1999 ketika Deklarasi Rakyat Banten digelar di Alun-alun Serang. Gerakan pembentukan Provinsi Banten kemudian berkembang melalui proses politik dan kelembagaan hingga akhirnya mendapat persetujuan DPR RI.
Pada 4 Oktober 2000, DPR RI menyetujui pembentukan Provinsi Banten. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten. Secara hukum, pembentukan Provinsi Banten ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten yang diundangkan pada 17 Oktober 2000.
Provinsi Banten pada awal pembentukannya terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon.
Pada 18 November 2000, Provinsi Banten diresmikan dan Hakamudin Djamal dilantik sebagai penjabat gubernur pertama.
Dalam perjalanannya, Banten kemudian mengalami perubahan administrasi pemerintahan dengan terbentuknya Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.
Struktur wilayah tersebut berkembang menjadi kawasan dengan karakter yang beragam: metropolitan, industri, pertanian, pesisir, pariwisata hingga wilayah perdesaan.
Dua puluh enam tahun setelah pembentukannya, persoalan Banten tidak lagi berkaitan dengan bagaimana membentuk sebuah provinsi.
Persoalannya bergeser pada bagaimana kewenangan pemerintahan yang telah dimiliki digunakan untuk mengatur ruang, mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
