Honor Nakes di Dinkes Banten Masuk Kode Rekening Tenaga Ahli Rp1,7 Miliar

Rabu, 26 Agustus 2026 - 15:29

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) Banten, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Dir/Totalbanten.com)

Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) Banten, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Dir/Totalbanten.com)

Anggaran Rp55,47 miliar pada 2026 tersebar sedikitnya dalam 184 paket pekerjaan.

Sekretariat DPRD Banten tercatat sebagai OPD dengan alokasi terbesar, sekitar Rp19,294 miliar. Berikutnya Diskominfo Rp6,359 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp5,571 miliar, Dinas PUPR Rp4,988 miliar, Dinas ESDM Rp2,690 miliar, dan Bapenda Rp2,392 miliar.

Sementara Dinas Perdagangan mengalokasikan sekitar Rp1,909 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp1,888 miliar, Dinas Kesehatan Rp1,702 miliar, dan DP3AKKB sekitar Rp1,075 miliar.

Total Banten sebelumnya juga menemukan bahwa informasi mengenai identitas tenaga ahli, pola rekrutmen, kualifikasi, nilai pekerjaan, serta hasil pekerjaan belum sepenuhnya mudah diakses publik.

BEM minta dokumen dibuka

Nazario mengatakan BEM Nusantara belum memperoleh seluruh dokumen yang diminta dalam audiensi.

“Karena sampai dengan hari ini kami juga ketika audiensi tadi tidak dibuka secara utuh datanya. Datanya mana, kemudian orangnya siapa saja dan juga kami secara utuh tidak diberikan dokumen secara lengkap dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” ujarnya.

BACA JUGA :  Pabrik Senilai Rp64 Triliun Milik Anak Perusahaan Korea Resmi Beroperasi di Banten

BEM Nusantara kemudian mengirimkan surat permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Dokumen yang diminta antara lain rincian anggaran, penerima honor, dasar penugasan, jadwal piket, besaran pembayaran, serta dokumen pertanggungjawaban.

“Kita sudah mengirimkan surat untuk meminta juga data kelengkapan terkait dengan apa yang hari ini kami minta ke PPID di Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” kata Nazario.

BACA JUGA :  Kekosongan Jabatan Kepala OPD di Pemprov Banten Dipastikan Tuntas Sebelum Bulan Ramadan 2026

Ia mengatakan BEM Nusantara akan menempuh langkah berikutnya apabila permintaan informasi tersebut tidak mendapat respons.

“Kalau pada akhirnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak juga mengindahkan serta langsung mengatensi soal surat kami, maka kami juga akan menaikkan satu tensi lebih tinggi terkait dengan anggaran tenaga ahli yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” kata Nazario.

Editor : Engkos Kosasih

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jaket Pelampung Ditemukan di Laut, Jejak 5 Jurnalis Hilang Saat Liput GAK Masih Misterius
Lawan Kerawanan Pangan di Tanah Jawara, DKP Banten Gandeng PT Pos
Erupsi Gunung Krakatau Bikin Warga Serang Terpapar ISPA, Dinkes: Angkanya Fluktuatif
7 SRU Dikerahkan, Pencarian 8 Orang Hilang di Selat Sunda Masih Nihil
Kejari Serang Cabut Perwalian Anak Korban Kejahatan, Wali Pengganti Ditunjuk
Masih Nihil! Basarnas Banten Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang Saat Liput Erupsi GAK
5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda, Basarnas Kerahkan Tim Gabungan
Bikin Geger Warga Serang, Niat Buang Sampah Malah Temukan Mayat

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 19:55

Jaket Pelampung Ditemukan di Laut, Jejak 5 Jurnalis Hilang Saat Liput GAK Masih Misterius

Kamis, 10 September 2026 - 16:58

Lawan Kerawanan Pangan di Tanah Jawara, DKP Banten Gandeng PT Pos

Kamis, 10 September 2026 - 15:26

Erupsi Gunung Krakatau Bikin Warga Serang Terpapar ISPA, Dinkes: Angkanya Fluktuatif

Rabu, 9 September 2026 - 22:40

7 SRU Dikerahkan, Pencarian 8 Orang Hilang di Selat Sunda Masih Nihil

Rabu, 9 September 2026 - 12:53

Kejari Serang Cabut Perwalian Anak Korban Kejahatan, Wali Pengganti Ditunjuk

Berita Terbaru

Ketua komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Gun/Totalbanten.com)

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page