Rencana Pembangunan PLTS di Cigeulis Pandeglang Ditolak Warga, Kopi Nalar; Ingatkan Hal Ini

Jumat, 14 Agustus 2026 - 21:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Pembangunan PLTS di Cigeulis Pandeglang (Ilustrasi).

Pembangunan PLTS di Cigeulis Pandeglang (Ilustrasi).

“Kalau masyarakat mengatakan tidak, jangan kemudian pendekatannya hanya diarahkan pada bagaimana tanah itu bisa dibeli. Yang harus dicari tahu adalah mengapa masyarakat menolak dan apa yang menjadi kekhawatiran mereka,” katanya.

Ia mendorong adanya ruang dialog yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan pihak investor. Forum tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proyek, termasuk tujuan pembangunan, luas dan lokasi lahan, manfaat ekonomi, dampak lingkungan, skema pengadaan tanah, hingga bentuk keterlibatan masyarakat.

“Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai, sementara investor juga memperoleh kepastian mengenai kondisi sosial di wilayah yang akan menjadi lokasi proyek,” terangnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah Diminta Menjadi Jembatan

Engkos juga meminta pemerintah menjalankan posisi yang proporsional dalam proses tersebut.

Menurut dia, pemerintah memiliki kepentingan untuk mendorong investasi dan pembangunan energi terbarukan. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan hak masyarakat terlindungi.

“Pemerintah seharusnya menjadi jembatan antara investor dan masyarakat, bukan menjadi pihak yang membuat masyarakat merasa didorong untuk menjual tanahnya,” ujar dia.

Ia menilai, apabila dialog berjalan terbuka dan masyarakat memahami manfaat serta risikonya, masih terbuka kemungkinan menemukan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak.

“Kalau memang proyek ini baik dan strategis, jelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau ada kekhawatiran, jawab dengan data. Kalau ada dampak, siapkan mitigasinya. Kalau masyarakat membutuhkan manfaat langsung, pikirkan skema yang adil,” katanya.

Menurut Engkos, prinsip tersebut penting agar investasi tidak hanya dinilai berhasil ketika proyek selesai dibangun, tetapi juga ketika keberadaannya dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Penulis

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan
Karang Taruna Desak ESDM Buka Izin Tambang Pulo Ampel, Soroti Debu hingga Ancaman Gunung Gede
Produksi Sampah Kabupaten Serang Capai 1.100 Ton per Hari, 400 Ton Akan Dikirim ke PSEL
Pembahasan APBD Perubahan Banten Tak Sesuai Timeline Aturan, Sekda: Sudah Diserahkan Kemarin
Abu Vulkanik Anak Krakatau Mengancam Kesehatan, Dinkes Banten Siagakan Faskes 24 Jam
Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Mengarah ke Banten, Gubernur Minta Warga Pakai Masker
Komitmen Efisiensi Energi Berbuah Penghargaan, Banten Raih Juara 2 Nasional
Jika Anda menemukan kekeliruan dalam pemberitaan kami, ingin memberikan saran pengembangan konten, atau ingin menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai dengan Undang-Undang Pers, silakan hubungi kami melalui kontak yang tersedia di website kami.

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 16:00

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Rabu, 9 September 2026 - 22:00

Karang Taruna Desak ESDM Buka Izin Tambang Pulo Ampel, Soroti Debu hingga Ancaman Gunung Gede

Selasa, 8 September 2026 - 00:04

Produksi Sampah Kabupaten Serang Capai 1.100 Ton per Hari, 400 Ton Akan Dikirim ke PSEL

Senin, 7 September 2026 - 12:13

Pembahasan APBD Perubahan Banten Tak Sesuai Timeline Aturan, Sekda: Sudah Diserahkan Kemarin

Senin, 7 September 2026 - 12:03

Abu Vulkanik Anak Krakatau Mengancam Kesehatan, Dinkes Banten Siagakan Faskes 24 Jam

Berita Terbaru

Ketua komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, memberikan keterangan kepada pers, Dok (Gun/Totalbanten.com)

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page