Fiskal Pemprov Banten Melemah, Tukin ASN Berpotensi Dipangkas pada 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deden Apriandhi Sekertaris Daerah Provinsi Banten (totalbanten).

Deden Apriandhi Sekertaris Daerah Provinsi Banten (totalbanten).

Besaran tukin ASN Pemprov Banten saat ini berbeda-beda sesuai kelas jabatan dan posisi. Untuk Sekretaris Daerah, misalnya, tukin disebut mencapai sekitar Rp76,5 juta per bulan.

Pada jabatan pimpinan tinggi pratama, seperti asisten daerah, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan sekretaris DPRD Banten, tukin berada di kisaran Rp55 juta per bulan. Sementara kepala Satpol PP dan kepala pelaksana BPBD berada di kisaran Rp45 juta-Rp47 juta.

BACA JUGA :  Resmikan The Gade Creative Lounge di Untirta, Pegadaian Dorong SDM Banten Berdaya Saing Global

Untuk jabatan setingkat staf ahli gubernur, kepala biro, dan direktur utama rumah sakit umum daerah, tukin berada di kisaran Rp35 juta-Rp40 juta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Besaran tersebut kemudian menurun sesuai kelas jabatan. Jabatan administrator berada di kisaran Rp26 juta-Rp30 juta, sedangkan jabatan pengawas sekitar Rp10 juta-Rp20 juta.

Adapun tukin jabatan fungsional dan pelaksana berkisar Rp5 juta-Rp29,5 juta, bergantung pada kelas jabatan dan posisi masing-masing.

BACA JUGA :  HUT Banten ke-26, Andra Soni Tekankan Pembangunan Harus Bergerak dan Berdampak

Dengan jumlah ASN yang mencapai belasan ribu orang, perubahan kebijakan tukin berpotensi memengaruhi pendapatan pegawai dalam jumlah besar. Namun, pemerintah daerah belum menetapkan besaran pengurangan tersebut.

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM
Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati
RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien
Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi
Jalan Desa Jadi Prioritas, Pemkab Serang Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Masyarakat
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Molor Dua Jam, Fraksi PDI-P Enggan Bacakan Pandangan Umum
Kecewa Audiensi Ditunda, Aktivis KNPI Sisir Ruangan Pimpinan DPRD Pandeglang
Jika Anda menemukan kekeliruan dalam pemberitaan kami, ingin memberikan saran pengembangan konten, atau ingin menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai dengan Undang-Undang Pers, silakan hubungi kami melalui kontak yang tersedia di website kami.

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:08

Pansus DPRD Banten Kawal Penyertaan Modal Jamkrida Rp163,5 Miliar agar Berdampak bagi UMKM

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:30

Bupati Serang Jawab Enam Fraksi, Revisi RTRW dan Penyertaan Modal BPR Disorot Enam Fraksi, Begini Jawaban Bupati Serang

Jumat, 23 Oktober 2026 - 18:18

Enam Fraksi DPRD Kabupaten Serang Soroti Dua Raperda Usulan Bupati

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:59

RSDP Serang Evaluasi Layanan IGD untuk Perkuat Mutu Pelayanan Pasien

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:00

Bupati Serang Sasar Pemerataan Infrastruktur hingga Pelosok Desa, 26 Ruas Jalan Diusulkan ke Provinsi

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page