“Kalau pekerjaan fisik itu enggak ada konsultan, ya enggak bisa dikerjain dong. Yang ngerjain perencanaan kan konsultan, nah konsultan ini kan membutuhkan tenaga ahli,” ungkapnya.
Selain itu, Mahdani juga menyebut bahwa tenaga ahli lebih banyak digunakan oleh DPRD Banten.
“Kalau di DPRD ada tenaga ahli permanen kan, detailnya kan di DPRD, mereka yang tahu. Di sana banyak, ada yang fraksi, ada yang komisi, nah itu yang paling banyak di sana tenaga ahli itu,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Mahdani berbanding terbalik dengan dokumen APBD Provinsi Banten tahun 2026. Dalam dokumen disebutkan bahwa alokasi Rp55,47 miliar hanya untuk belanja jasa tenaga ahli bukan konsultan.
Anggaran tersebut tersebar dalam 184 paket pekerjaan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk tenaga ahli fraksi di DPRD Provinsi Banten yang nilainya mencapai sekitar Rp4,5 miliar.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
