Anggaran Makan-Minum Pemprov Rp110 Miliar, DPRD Banten Minta APBD Berpihak kepada Warga Miskin

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:06

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa menyoroti BPJS PBI. (Dok)

Menurut Yeremia, bantuan sosial tidak bisa dipandang sekadar sebagai pos anggaran dalam APBD. Bantuan sosial memiliki fungsi strategis sebagai jaring pengaman bagi kelompok masyarakat rentan.

“Bantuan sosial bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan jaring pengaman bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat memperoleh porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan belanja yang bersifat administratif maupun operasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Evaluasi Belanja Operasional

Yeremia mengatakan penyusunan APBD seharusnya mengedepankan prinsip money follows priority dan money follows program. Artinya, alokasi anggaran harus mengikuti kebutuhan prioritas pembangunan dan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Menurut dia, pola penganggaran yang hanya berorientasi pada pembagian pagu anggaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi membuat belanja daerah kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Editor : Imam Maulana

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Belanja Perjalanan Dinas Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Serang Capai Rp64,5 Miliar, Pejabat BPKAD Tak Berani Berkomentar
Warga Miskin Terima Rp41 Ribu per Bulan, Tapi Anggaran Makan-Minum Pemprov Banten Rp110 Miliar
Belanja Sewa Hotel Pemkab Serang Rp8,31 Miliar, Tapi Kegiatan Dinas Sering di Luar
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Pemkab Serang Capai Belasan Miliar, Paling Gemuk Diserap Hotel
Beasiswa SEHAT 2026 Dibuka, Mahasiswi Poltekkes Bisa Dapat Bantuan hingga Rp10 Juta per Semester
RKUD Bank Banten Tapi Pembayaran PKB ke BJB; Pemprov Salah Kaprah?
Incar Kenaikan PAD di Kawasan Industri, NJOP Tanah di Kota Serang Disesuaikan Tahun Ini
Pemkot Serang Kini Punya Payung Hukum Gedung ‘Pencakar Langit’ Akomodir Investor

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 22:23

Belanja Perjalanan Dinas Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Serang Capai Rp64,5 Miliar, Pejabat BPKAD Tak Berani Berkomentar

Selasa, 30 Juni 2026 - 10:06

Anggaran Makan-Minum Pemprov Rp110 Miliar, DPRD Banten Minta APBD Berpihak kepada Warga Miskin

Senin, 29 Juni 2026 - 10:58

Warga Miskin Terima Rp41 Ribu per Bulan, Tapi Anggaran Makan-Minum Pemprov Banten Rp110 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 - 20:15

Belanja Sewa Hotel Pemkab Serang Rp8,31 Miliar, Tapi Kegiatan Dinas Sering di Luar

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:28

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Pemkab Serang Capai Belasan Miliar, Paling Gemuk Diserap Hotel

Berita Terbaru

Exit mobile version