“Jangan sampai tunjangan DPRD terus naik, tetapi disiplin, kehadiran, dan kualitas pengawasannya justru dipertanyakan publik. Uang rakyat harus dibayar dengan kinerja yang terukur, bukan hanya dengan status jabatan,” tegasnya.
Sorotan terhadap anggaran DPRD muncul di tengah kondisi fiskal Pandeglang yang masih menghadapi tantangan besar. Dalam APBD 2026, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,69 triliun.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp336,13 miliar atau sekitar 12,5 persen. Sementara Rp2,35 triliun atau 87,5 persen masih berasal dari transfer pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada saat yang sama, struktur APBD juga masih didominasi belanja pegawai yang mencapai Rp1,427 triliun atau sekitar 53 persen dari total anggaran.
Sebaliknya, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik hanya sekitar Rp57,93 miliar atau 2,1 persen dari APBD.
Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah, terutama ketika berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur, pendidikan, kemiskinan, dan pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Agus Khatibul Umam, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan terkait kenaikan anggaran gaji dan tunjangan DPRD tahun 2026.
Editor : Engkos Kosasih
