TOTALBANTEN.COM, SERANG – Gubernur Banten, Andra Soni, Banten mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang agar tidak mengandalkan tangan dan menyerahkan seluruh beban perbaikan infrastruktur jalan kepada pihak provinsi.
Dalam program Stimulus dalamalam pambagian kue pembangunan di Provinsi Banten harus dibagi secara adil untuk seluruh wilayah kabupaten/kota, meski bantuan porsi besar ke wilayah Banten Selatan.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan tidak ingin keterbatasan anggaran dijadikan alasan bagi daerah untuk pasif dan hanya mengandalkan bantuan provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Khusus untuk Pandeglang, saya nggak mau serta-merta semua diserahkan ke Provinsi. Ini yang terlihat sekali itu kan Pandeglang. Maka saya juga ingin lihat apa yang dilakukan Pandeglang dalam upaya mengurangi infrastruktur yang rusak, ataul meningkatkan kualitas jalan-jalan yang ada,” ujar Andra Soni dengan nada tegas dalam rapat, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, ego sektoral atau sikap pasif dari satu daerah dapat menghambat irama pembangunan secara keseluruhan.
“Saya nggak mau bahwa cuma karena tidak punya anggaran, terus kemudian akhirnya gitu-gitu aja. Karena apa? Banten ini bukan cuma Pandeglang. Ada Lebak, ada Kabupaten Serang, ada Tangerang, dan sebagainya. Plus tolong dilihat juga bagaimana kerja sama dengan Provinsinya. Jangan cuman menerima, tapi juga harus bisa juga men-support,” kata Andra.
Andra juga secara terbuka membandingkan sikap Pandeglang dengan daerah lain seperti Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak.
Menurutnya, Daerah-daerah tersebut dinilai tetap gigih mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan secara mandiri, meskipun kondisi fiskal beberapa daerah itu sama-sama mengalami tekanan berat.
“Bagi saya tuh penting untuk se-irama. Kalau kita sama-sama saling percaya, saling dukung, ya kita bergeraknya dalam satu irama. Karena semangat Cilegon bagus, Kota Serang itu, kita bangun berapa kilo, mereka bangun sekian kilo. Kalau bicara tentang fiskal, mereka juga tertekan fiskalnya. Kabupaten Lebak juga saya lihat ada upaya ke sana (ikut membangun infrastruktur jalan, red),” jelasnya.
Ia meminta agar Kabupaten Pandeglang jauh lebih agresif dalam berkoordinasi, terlebih pihak Pemprov Banten juga terus berjuang menarik anggaran dari pemerintah pusat demi membawa kemajuan bagi seluruh daerah di Provinsi Banten termasuk Pandeglang.
“Ke pusat juga kita banyak bergerak untuk bagaimana bawa Pandeglang. Nah, sehingga Pandeglang-nya juga harusnya lebih aktif ke kita. Harus lebih aktif,” cetus Andra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa total jalan di Banten mencapai 11.300 kilometer, dan baru 40 persen yang mantap. Angka inilah yang memicu persepsi buruk di masyarakat bahwa jalan provinsi rusak, padahal kata Arlan, jalan kewenangan provinsi sendiri sudah mencapai 96 persen mantap.
Arlan mempertegas bahwa lahirnya program ‘Bang Andra’ yang mengucurkan realisasi anggaran hingga Rp184 miliar tahun lalu dan Rp164 miliar tahun ini bukan berarti menghapus kewajiban Pemda. Program ini murni stimulus multisektor yang porsi tahun ini sengaja diarahkan hingga 60 persen ke wilayah Banten Selatan demi pemerataan.
Ia menambahkan, Pemprov Banten menyatakan akan melakukan evaluasi ketat terhadap postur APBD seluruh kabupaten/kota.
“Program Bang Andra ini adalah bentuk intervensi dan stimulus dari pemerintah provinsi untuk membantu pembangunan jalan yang sebenarnya merupakan kewenangan kabupaten atau desa. Kita tidak mengambil alih kewenangan mereka, melainkan memberikan stimulus agar pemerintah daerah setempat juga ikut fokus membangun infrastrukturnya,” tegas Arlan.
Dalam memanggapi hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Banten, Kurnia Satriawan, yang juga pernah bertugas di Pandeglang, membeberkan bahwa wilayah tersebut memang tengah mengalami kelumpuhan kemampuan fiskal dalam mengintervensi jalan kabupaten.
Meskipun pada periode 2021–2025 kemantapan jalan kabupaten di Pandeglang sempat naik dari 42 persen ke 60 persen melalui program Jakamantul, kondisinya kini anjlok akibat penurunan dana transfer dari pusat.
“Semenjak adanya turunnya transfer ke daerah, kemampuan Pemerintah Pandeglang untuk mengintervensi pembangunan jalan kabupaten melalui APBD itu sangat kecil sekali, Pak. Sekarang ini kalau nggak salah besaran anggaran itu hanya berada pada posisi Rp1 miliar. Itu pun hanya untuk kegiatan pemeliharaan saja,” pungkasnya.
Editor : Engkos Kosasih
Sumber Berita : Totalbanten.com
