“Dari Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota terkait TPP, saya melihat ada ketidakkonsistenan. Ada perbedaan nilai yang cukup mencolok antara jabatan kepala bidang di OPD teknis dengan jabatan fungsional atau unit yang menangani reformasi birokrasi yang justru nilainya lebih tinggi,” kata Suhendar saat dikonfirmasi, Jumat (13/3/2026).
Ia menilai kondisi tersebut tidak lazim jika dikaitkan dengan tingkat beban kerja antarperangkat daerah. Apabila indikator penilaian tidak diterapkan secara konsisten, kata dia, ketimpangan nilai TPP berpotensi semakin besar.
“Secara konsep, besaran TPP harus mengacu pada beban kerja dan kondisi kerja yang dinilai secara objektif. Jika tidak konsisten, bisa muncul perbedaan signifikan antara pegawai dengan beban kerja ringan dan pegawai di OPD yang menghadapi pekerjaan berat serta berisiko hukum,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suhendar mengatakan, perbedaan nilai tersebut dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar objektivitas dalam penetapan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya membuka dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menjadi dasar penghitungan TPP kepada publik.
“Sekretaris daerah selaku ketua tim penilai TPP perlu menjelaskan dasar perhitungannya. Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja seharusnya dibuka secara transparan agar publik bisa menilai apakah sudah sesuai aturan dan memenuhi prinsip keadilan,” kata dia.
Suhendar juga menilai keterbukaan tersebut penting untuk menjawab dugaan adanya praktik nepotisme dalam penetapan tunjangan tersebut.
Editor : Andre Sumanegara
Sumber Berita : Totalbanten.com
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
