“Dulu setiap kementerian dan daerah punya data sendiri-sendiri. Akhirnya tidak ada yang mau mengalah karena merasa datanya paling benar. Dengan kebijakan ini, tidak ada lagi data kementerian atau data daerah, yang ada adalah data Indonesia,” kata dia.
Data tersebut, lanjut Gus Ipul, dikenal sebagai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.
Sementara kementerian dan pemerintah daerah berperan dalam pemutakhiran data yang kemudian dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa data tersebut disusun dalam peringkat kesejahteraan atau desil. Desil 1 mencakup 10 persen penduduk paling miskin, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen penduduk paling sejahtera.
“Kalau jumlah penduduk Indonesia sekitar 289 juta jiwa, maka desil 1 itu sekitar 28,9 juta orang yang paling membutuhkan perhatian,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menekankan pentingnya peran aparat desa, pendamping program keluarga harapan (PKH), serta operator data desa dalam memastikan akurasi data. Menurut dia, kualitas data nasional sangat bergantung pada proses pendataan di tingkat paling bawah.
Penulis : Saepul Aripin
Editor : Engkos Kosasih
Sumber Berita : Totalbanten.com
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
