Menurut Azwar, rencana tersebut selama ini tidak pernah terealisasi dan kerap mendapat penolakan dari masyarakat. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Dari tahun ke tahun tidak pernah terserap dan selalu ada penolakan masyarakat. Itu berisiko menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, dalam pembahasan awal Anggaran 2026 sempat dialokasikan dana sekitar Rp14 miliar untuk rencana tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun DPRD bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sepakat mengalihkan anggaran itu untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak.
“Kami sudah sepakat agar anggaran itu tidak diarahkan ke sana. Daripada mendorong anggaran besar tetapi berisiko konflik sosial, lebih baik dialihkan,” ujar Azwar.
Azwar menegaskan, jika di kemudian hari pemerintah daerah tetap melanjutkan rencana pembangunan TPSA di lokasi tersebut, DPRD akan meminta penjelasan, termasuk kesiapan menghadapi respons masyarakat.
Penulis
Editor : Engkos kosasih
Sumber Berita : Totalbanten.com
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
