Pemprov Banten, lanjut dia, tidak ingin pendekatan penagihan pajak semata-mata dibangun melalui ancaman sanksi. Pemerintah mengutamakan tumbuhnya kesadaran perusahaan untuk memenuhi kewajiban sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan.
“Alhamdulillah kalau diundang begini, mudah-mudahan itu bentuk kepatuhan, bukan bentuk ketakutan. Karena pajak itu harus karena kepatuhan, bukan karena ketakutan,” ujarnya.
Menurut Deden, pendataan kewajiban perusahaan tidak hanya berkaitan dengan PKB. Pemerintah juga akan menelusuri potensi penerimaan dari Pajak Air Permukaan dan MBLB berdasarkan data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan ditindaklanjuti melalui pendekatan langsung.
“Yang pasti kewajiban mereka dulu kita kejar,” pungkas Deden.
Editor : Imam Maulana






