Selain persoalan perpajakan, pengawasan juga mencakup kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan lingkungan hidup, termasuk potensi pencemaran.
“Nanti kita masuk bersama-sama, kita cek apakah memang kewajiban mereka sudah terpenuhi atau belum,” ujarnya.
Sebelum tim tersebut terbentuk secara resmi, Pemprov Banten mulai melakukan pendekatan kepada sejumlah perusahaan. Salah satunya melalui pertemuan dengan perusahaan yang tercatat belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari 50 perusahaan yang diundang dalam pertemuan tersebut, hanya 13 perusahaan yang hadir. Sejumlah perusahaan menyatakan kesediaannya untuk segera membayar kewajiban, sementara sebagian lainnya meminta waktu untuk melakukan rekonsiliasi data.
Deden mengatakan, terdapat perusahaan yang perlu memperbarui data kendaraan operasional karena sebagian kendaraan yang tercatat ternyata sudah dijual atau tidak lagi dimiliki.
Namun, ia menyebut sebagian perusahaan belum memberikan alasan khusus atas keterlambatan pembayaran.
“Enggak ada (kendala). Memang belum bayar saja,” kata Deden.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya






