“Karena kan EWS itu bukan hanya tsunami, termasuk banjir juga ada, kemudian pergeseran tanah juga ada. Apakah setiap jenis kebencanaan itu EWS-nya berbeda-beda atau memang dalam satu alat tapi untuk bisa mendeteksi beberapa jenis kebencanaan, kita akan lihat secara detail nanti,” jelasnya.
Dengan kajian tersebut, penganggaran diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan memiliki manfaat langsung dalam memperkuat sistem mitigasi bencana Kabupaten Serang.
Selain sistem peringatan dini, DPRD Kabupaten Serang juga menyoroti kondisi peralatan dan kebutuhan personel BPBD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pembahasan bersama BPBD, persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar kemampuan penanganan bencana di lapangan semakin optimal.
“Bukan hanya persoalan peralatan dan perlengkapan termasuk juga personil. Personil juga memang dibutuhkan,” kata Ulum.
Di sisi lain, kebutuhan penambahan personel harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi belanja pegawai. Karena itu, DPRD bersama BPBD turut membahas alternatif penguatan personel melalui skema relawan kebencanaan.
Skema tersebut diarahkan agar relawan tidak menjadi beban belanja rutin sepanjang tahun, tetapi dapat diaktifkan dan diberikan dukungan ketika terjadi kondisi kebencanaan.
“Jadi tidak diberikan honor atau gaji setiap bulan selama satu tahun full, tapi memang mereka dibaktikan pada saat terjadi kebencanaan sebagai relawan BPBD,” ujarnya.
Penguatan kebencanaan tidak hanya menyangkut kendaraan dan peralatan utama. DPRD Kabupaten Serang juga mendorong agar aspek keselamatan petugas menjadi bagian dari prioritas penganggaran.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
