Qolby menegaskan, substansi yang dipersoalkan bukan semata besarnya nilai anggaran, melainkan alasan di balik pengalokasiannya. Publik, menurut dia, berhak mengetahui urgensi belanja tersebut, mekanisme pengadaan, pihak yang menerima pekerjaan, hingga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Yang dipertanyakan publik bukan hanya besarannya, tetapi apa urgensinya, siapa penerimanya, bagaimana proses pengadaannya, dan apa hasil kerja yang telah dicapai. Semua itu harus dibuka secara transparan,” katanya.
Ia menilai tuntutan transparansi menjadi semakin penting karena tren belanja jasa tenaga ahli terus meningkat di tengah kapasitas fiskal daerah yang justru mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Qolby, kondisi tersebut menuntut pemerintah menjelaskan secara komprehensif dasar penyusunan kebijakan anggaran agar masyarakat dapat menilai apakah belanja tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
