DPRD Banten Sahkan LPj APBD 2025, Pemprov Diminta Tingkatkan PAD dan Efektivitas Belanja

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:31

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

DPRD Provinsi Banten Tandatangan Pengesahan LPJ APBD 2025, Dok: (Totalbanten.com)

Selain sisi pendapatan, DPRD juga menyoroti realisasi belanja modal yang dinilai belum optimal. Banggar mendorong agar perencanaan program pembangunan dilakukan lebih matang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target dan serapan anggaran menjadi lebih efektif.

DPRD turut memberikan perhatian terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemprov Banten didorong mengarahkan penggunaan SiLPA untuk mendukung program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan penanganan pengangguran.

“Pemanfaatan SiLPA perlu difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal,” kata Mansur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam laporan Banggar, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp9,749 triliun. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp7,845 triliun dan transfer Rp2,165 triliun, dengan SiLPA sebesar Rp44,7 miliar.

Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, mengatakan pembahasan Raperda dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen memastikan APBD tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan regulasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Editor : Engkos Kosasih

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan
Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh
Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur
PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan
DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak
PKB Usung Prabowo Nomics, Mulyadhi Sebut Pandeglang Butuh Intervensi Pusat untuk Dongkrak Ekonomi
Kekeringan Kembali Melanda Pandeglang, DPRD Tagih Solusi Permanen dari Pemkab

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 16:00

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Minggu, 6 September 2026 - 16:09

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:32

Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh

Minggu, 2 Agustus 2026 - 20:21

Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:37

PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan

Berita Terbaru

Legislatif

DPRD Pandeglang: Pokir Tak Boleh Jadi Ruang Pungutan

Kamis, 10 Sep 2026 - 16:00

You cannot copy content of this page

Exit mobile version