Daftar 17 Anggota DPRD Pandeglang Bolos Paripurna, Ada Unsur Pimpinan Kader Prabowo Subianto

TOTALBANTEN.COM, PANDEGLANG - Sebanyak 17 anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tercatat tidak menghadiri rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa keterangan, Kamis (16/7/2026). Di antara nama-nama yang tidak hadir terdapat unsur pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua DPRD Pandeglang Fikri Febriansyah yang merupakan kader dari Partai besutan Presiden Prabowo Subianto, Gerindra. Ketidakhadiran sejumlah legislator itu membuat rapat yang telah molor hampir lima jam akhirnya ditunda karena tidak memenuhi syarat kuorum. Rapat yang semula dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB tersebut baru dipastikan ditunda sekitar pukul 15.00 WIB. Padahal, agenda yang akan dibahas menyangkut sejumlah materi strategis. Pertama penyampaian laporan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, persetujuan bersama terhadap raperda tersebut, penyampaian pendapat akhir bupati, hingga laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2025/2026. Berdasarkan daftar absensi yang diperoleh, total terdapat 23 anggota DPRD yang tidak hadir. Dari jumlah itu, 17 anggota tercatat tanpa keterangan, dua anggota mengajukan izin, dan tiga anggota dilaporkan sakit. Kondisi tersebut membuat jumlah kehadiran anggota dewan tidak mencapai batas minimal kuorum sebagaimana dipersyaratkan dalam tata tertib persidangan. Adapun 17 anggota yang tercatat tidak hadir tanpa keterangan adalah Fikri Febriansyah, M. Habibi, Riza Zuli, Uus Usamah, M. Yasin B. Sanca, Tb. Udi Juhdi, Erin Feniana, Farid Muhajirin, Yangto, Wawan Sugiawan, Aip Miftahudin, Eneng Nurhayati, Abdul Aziz, Maman Hermawan, Syeful Bachri, Abdul Rozak, dan Solekhudin. Sementara itu, anggota yang mengajukan izin tercatat atas nama Hj. Cicih dan Kumaedi. Adapun anggota yang dilaporkan sakit adalah Mulyadi, Jojon Suhendar Andari, dan Habibie Muslim. Pantauan di ruang rapat menunjukkan sejumlah kursi anggota DPRD masih kosong hingga menjelang sore. Tidak hanya dari unsur legislatif, kursi yang diperuntukkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga tampak belum terisi saat rapat belum dapat dimulai. Anggota Badan Kehormatan DPRD Pandeglang, Agus Bustomi, mengatakan ketidakhadiran sejumlah anggota dipengaruhi berbagai faktor. Berdasarkan informasi yang diterimanya, beberapa anggota sedang menjalankan agenda kepartaian, sementara lainnya berhalangan karena sakit maupun alasan pribadi yang telah disampaikan. 'Menurut informasi yang kami terima, ada anggota yang sedang menjalankan tugas kepartaian, ada yang sakit, dan ada pula yang izin karena sedang mengalami musibah,' kata Agus seusai rapat paripurna ditunda. Menurut Agus, persoalan kedisiplinan kehadiran anggota DPRD perlu menjadi perhatian bersama. Badan Kehormatan telah menerima sejumlah masukan agar dilakukan koordinasi dengan pimpinan fraksi guna meningkatkan kepatuhan anggota terhadap agenda-agenda kedewanan. 'Kami menerima masukan dari beberapa anggota dewan untuk berkoordinasi dengan masing-masing ketua fraksi agar dapat mengingatkan dan menegur anggotanya terkait kedisiplinan,' ujarnya. Kegagalan rapat paripurna tersebut langsung menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Demisioner Forum BEM Pandeglang, Rapiudin, menilai molornya hingga batalnya rapat paripurna tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kedisiplinan dan tanggung jawab sebagian anggota legislatif dalam menjalankan amanah rakyat. 'Ini bukan hanya persoalan waktu, tetapi mencerminkan lemahnya kedisiplinan dan tanggung jawab para anggota dewan,' ujar Rapiudin. Ia menegaskan, rapat paripurna merupakan forum resmi yang membahas kepentingan publik dan menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan penting di daerah. Karena itu, ketidakhadiran anggota dewan hingga menyebabkan agenda strategis tertunda berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. 'Jangan sampai masyarakat curiga bahwa kepentingan rakyat justru dikalahkan oleh kepentingan lain,' katanya. Menurut Rapiudin, para anggota DPRD tidak hanya menerima mandat politik dari masyarakat, tetapi juga memperoleh gaji dan berbagai tunjangan yang bersumber dari keuangan daerah. Karena itu, profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. 'Mereka menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, peristiwa seperti ini seharusnya menjadi evaluasi bersama,' ujarnya. Hingga berita ini ditulis, Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Fikri Febriansyah tak merespon upaya konfirmasi dari wartawan Total Banten.