DPRD Pandeglang Dukung PPPK Paruh Waktu, Minta Pemkab Buat Skema Penghasilan yang Berkeadilan

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:18

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, Dok (Guntur/Totalbanten.com)

Menurut dia, pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan anggaran secara transparan apabila diperlukan tambahan Tambahan Kinerja Daerah (TKD).

“Pemkab perlu mengusulkan tambahan TKD dengan penjelasan berdasarkan data kebutuhan anggaran. Kemampuan setiap daerah berbeda, ada yang mampu dan ada yang memiliki keterbatasan,” katanya.

Fuhaira juga mendorong agar mekanisme penghasilan PPPK Paruh Waktu mempertimbangkan sistem merit. Skema tersebut dinilai dapat menjadi dasar pemberian penghasilan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.

“Sistem merit bisa menjadi pertimbangan. Artinya melihat masa kerja, pendidikan, serta kompetensi masing-masing pegawai,” ujarnya.

Editor : Engkos Kosasih

Follow WhatsApp Channel totalbanten.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung
Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh
Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur
PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan
DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak
PKB Usung Prabowo Nomics, Mulyadhi Sebut Pandeglang Butuh Intervensi Pusat untuk Dongkrak Ekonomi
Kekeringan Kembali Melanda Pandeglang, DPRD Tagih Solusi Permanen dari Pemkab
DPRD Pandeglang Soroti Kebocoran Pajak Restoran, Desak Pemda Tinggalkan Sistem Manual

Berita Terkait

Minggu, 6 September 2026 - 16:09

Abu Vulkanik Sampai ke Pandeglang, Fuhaira Amin Minta Pedagang Jangan Aji Mumpung

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:32

Komisi IV DPRD Banten Dalami Proyek Jembatan Rp10,88 Miliar di Carenang yang Roboh

Minggu, 2 Agustus 2026 - 20:21

Raperda Kepariwisataan Kota Serang: Pasal Bertabrakan, Sanksi Kabur dan Berpotensi Tabrak Kultur

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:37

PKS Desak Bupati Pandeglang Segera Terbitkan Perbup Anti-LGBT, Klaim Penyimpangan Seksual Sudah Mengkhawatirkan

Kamis, 30 Juli 2026 - 16:19

DPRD Pandeglang Dorong Perda Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP Ancam Coret Anggota yang Menolak

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page

Exit mobile version