“Publik punya hak untuk curiga, punya hak untuk bertanya, punya hak untuk kritis. Itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Karena itu pejabat publik harus siap memberikan penjelasan,” ujarnya.
Adib juga menilai respons yang terkesan emosional berpotensi membentuk citra negatif, baik terhadap individu maupun organisasi yang dipimpinnya.
“Jangan sampai komunikasi publik yang kurang baik menimbulkan kesan arogan. Itu akan menjadi branding yang tidak baik, baik bagi pribadi maupun institusi,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, Adib mengaitkan peristiwa tersebut dengan tingginya tekanan kerja yang dihadapi pejabat publik. Ia bahkan menyarankan agar pejabat yang mengalami tekanan berat tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga profesional untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas pengambilan keputusan.
“Saya sarankan Ibu Kepala Dinas ini mungkin perlu berkonsultasi dengan psikiater atau profesional kesehatan mental. Bisa jadi ada tekanan pekerjaan yang sangat besar, banyak persoalan yang harus diselesaikan, termasuk berbagai temuan audit yang menjadi perhatian publik. Jangan sampai tekanan itu memengaruhi kemampuan mengendalikan emosi maupun kualitas pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Menurut Adib, menjaga kesehatan mental merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik karena kondisi psikologis seorang pejabat dapat memengaruhi cara berkomunikasi dan mengeksekusi kebijakan publik.
“Kalau tekanan kerja tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak pada proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas,” pungkas Adib.
Editor : Imam Maulana
