Kala itu, terkait pengadaan makanan dan minuman di RSUD Labuan dan RSUD Cilograng. Saat itu, responsnya kepada wartawan juga menuai kritik karena dianggap tidak memberikan penjelasan yang memadai.
Bahkan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021, Ati pernah menjadi sorotan ketika menghindari pertanyaan wartawan terkait polemik di lingkungan Dinas Kesehatan Banten dan perkara pengadaan masker.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta agar wartawan tidak terus mendesaknya dengan pertanyaan yang sama.
Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai peristiwa terbaru tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi pejabat yang mengelola anggaran dan pelayanan publik dalam skala besar.
Menurut Adib, temuan BPK merupakan isu yang wajar menjadi perhatian masyarakat sehingga pejabat publik seharusnya memanfaatkan kesempatan wawancara untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
“Kalau level kepala dinas provinsi seperti ini tentu sangat disayangkan. Harusnya komunikasi publiknya baik. Teman-teman media itu menjalankan fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Justru ketika ada temuan BPK, itu menjadi momentum yang tepat untuk menjelaskan kepada publik,” katanya.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran negara, terlebih ketika menyangkut institusi yang mengelola anggaran besar dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Editor : Imam Maulana
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
