“Karena keputusan MK itu mengikat dan final, baiknya pemerintah menggodok kembali agar semuanya berjalan baik dan kondusif,” kata Ishak.
Menurut Ishak, praktik Pilkada langsung selama ini belum sepenuhnya menghasilkan kompetisi politik yang sehat. Ia menilai biaya politik yang tinggi berpotensi memengaruhi kualitas kepemimpinan daerah dan mendorong praktik politik uang.
“Risiko pembiayaannya cukup tinggi. Dengan biaya yang tinggi itu pada akhirnya bisa menimbulkan money politics yang merusak sendi-sendi moral,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ishak bahkan menyatakan lebih setuju apabila kepala daerah dipilih melalui lembaga perwakilan. Menurut dia, mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik sekaligus mengurangi potensi penyimpangan yang muncul dalam kontestasi langsung.
“Sebenarnya dipilih saja di tingkat lembaga DPR untuk memilih,” pungkasnya.
Editor : Engkos Kosasih
