Misteri Hilangnya Nama Siswa di SPMB SMAN 2 Kota Serang Mulai Terurai, Muncul Fakta Baru soal Perubahan Dokumen Prestasi

TOTALBANTEN.COM, SERANG – Polemik hilangnya nama calon peserta didik berinisial NMH dari sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 2 Kota Serang mulai terurai, tetapi memunculkannya fakta baru adanya perubahan pada dokumen calon siswa. Setelah beberapa hari menjadi perbincangan publik dan memicu pertanyaan dari orang tua siswa, DPRD Banten hingga Pemerintah Provinsi Banten, pihak sekolah akhirnya membeberkan kronologi yang menurut mereka menjadi alasan pembatalan pendaftaran peserta tersebut. Kasus ini sebelumnya mencuat setelah orang tua NMH mengaku anaknya sempat masuk dalam daftar sementara peserta yang diterima melalui jalur prestasi dengan bobot nilai enam dan berada di peringkat 13. Namun menjelang pengumuman akhir, nama siswa tersebut tidak lagi muncul dalam sistem. Kejadian itu memunculkan dugaan adanya kesalahan sistem, kelalaian administrasi, bahkan dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi. Namun, Kepala SMA Negeri 2 Kota Serang, Mala Leviana, menyampaikan versi berbeda. Menurut dia, NMH tidak dicoret setelah pengumuman, melainkan pendaftarannya dibatalkan ketika proses seleksi masih berlangsung karena adanya persoalan verifikasi dokumen. Mala menjelaskan, NMH pertama kali mengikuti tahapan pra-SPMB pada 22 April 2026. Data pendaftaran kemudian diperbarui pada 5 Mei 2026 dengan memilih jalur prestasi nonakademik menggunakan kategori juara II tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi, saat proses verifikasi pada 12 Mei 2026, panitia sekolah tidak menemukan sertifikat prestasi yang menjadi syarat utama jalur tersebut. 'Karena tidak ada sertifikat yang dilampirkan, panitia menghubungi orang tua untuk memastikan jenis prestasi yang dimiliki. Saat itu disampaikan ada prestasi pencak silat atau renang, tetapi dokumen pendukungnya tidak pernah diserahkan,' kata Mala. Menurut dia, fakta baru muncul pada hari pendaftaran jalur prestasi nonakademik, Kamis (2/7/2026). Pada pukul 11.18 WIB, data peserta masih tercatat menggunakan prestasi juara II tingkat kabupaten/kota. Namun pada malam harinya, sekitar pukul 20.25 WIB, data tersebut berubah. Jalur prestasi yang sebelumnya digunakan berganti menjadi Tahfiz 3 juz dengan bobot nilai enam poin. Perubahan itulah yang disebut membuat panitia sekolah terkejut. 'Kami kaget karena tiba-tiba muncul sertifikat Tahfiz 3 juz dengan bobot enam poin. Padahal sebelumnya yang diverifikasi adalah prestasi olahraga dan itu pun tanpa sertifikat,' ujarnya. Menurut Mala, dokumen Tahfiz yang diunggah dalam sistem juga belum memiliki legalitas yang dapat dipastikan keabsahannya karena tidak disertai validasi dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ). Atas temuan tersebut, panitia SPMB kemudian memanggil orang tua dan calon peserta didik untuk melakukan klarifikasi serta validasi dokumen. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak sekolah menyebut keduanya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. 'Karena tidak hadir untuk melakukan klarifikasi, panitia memutuskan membatalkan pendaftaran pada tahap seleksi. Jadi bukan setelah pengumuman lalu namanya hilang,' kata Mala. Ia menegaskan pembatalan dilakukan pada 2 hingga 3 Juli 2026 ketika proses seleksi masih berlangsung, bukan setelah hasil akhir diumumkan kepada publik. Mala juga membantah tudingan bahwa sekolah secara sepihak menghapus nama peserta dari sistem. 'Kami tidak ingin disalahkan karena prosedur yang kami jalankan sudah sesuai aturan. Yang kami ragukan adalah legalitas dokumen yang diunggah dan perubahan data tanpa proses verifikasi sekolah,' ujarnya. Penjelasan pihak sekolah ini menjadi fakta baru dalam polemik yang sebelumnya berkembang sebagai dugaan hilangnya nama siswa secara misterius dari sistem SPMB. Meski demikian, sejumlah pertanyaan masih mengemuka. Salah satunya mengenai bagaimana perubahan data prestasi tersebut bisa terjadi di dalam sistem SPMB, serta siapa yang memiliki kewenangan melakukan perubahan setelah proses pra-SPMB dan verifikasi selesai dilakukan. Kasus ini sebelumnya telah mendapat perhatian Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa. Ia meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada hak peserta didik yang dirugikan. 'Kalau memang anaknya berhak lolos maka harus dipulihkan haknya. Kesalahan sistem atau human error mesti diinvestigasi lebih lanjut,' kata Yeremia. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah juga telah meminta persoalan tersebut ditelusuri secara terbuka. Bahkan, ia menyatakan tidak akan segan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian dalam proses seleksi. Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menegaskan bahwa proses verifikasi dokumen prestasi dan penentuan bobot nilai peserta merupakan kewenangan sekolah sebagai verifikator.